Mohon tunggu...
Game Changer
Cerita Pemilih
Analisis Sosok
Fiksiana
Cerbung Cerpen Horor Puisi Roman
Halo Lokal
Bandung Joglosemar Makassar Medan Palembang Surabaya
Humaniora
Bahasa Filsafat Pendidikan Seni Sosbud
Inovasi
Gadget Nature Otomotif
Lyfe
Beauty Book Diary Film Games Healthy Hobby Home Humor Love Music Parenting Worklife
Money
Entrepreneur Financial
New World
Artificial intelligence Cryptocurrency Metaverse NFT
Olahraga
Atletik Balap Bola Raket
Ruang Kelas
Ilmu Alam & Tekno Ilmu Sosbud
Travel Story
Foodie Trip
Video
Vox Pop
Hukum Kebijakan Politik
Lagi Rame!
Mengenang 20 Tahun Tsunami Aceh
Kembali ke Betlehem, Sebuah Refleksi Natal
Kesederhanaan Perayaan Natal Sekolah Minggu di Kampung
Natal dalam Kesederhanaan nan Penuh Sukacita dan Damai
Sukacita Natal: Menyambut Raja Damai di Hati Kita
Balige, Kota Betlehem di Tanah Batak
Kamu pasti suka!
Faisol
Faisol Mohon Tunggu... Wiraswasta - Lahir di Jember - Jawa Timur, Anak ke 2 dari enam bersaudara.

Instagram : akhmadf_21 Twitter : @akhmadf21

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

7 Partai Politik Tolak Putusan PN Jakarta Pusat, Tentang Putusan Pemilu Ditunda

8 Maret 2023   10:19 Diperbarui: 8 Maret 2023   10:21 482
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi : kompas.com
Ilustrasi : kompas.com
Ilustrasi : kompas.com
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dengan demikian tujuh partai yang terdiri dari PDI-P, Demokrat, Gerindra, NasDem, Golkar, PKS, dan PPP menjadi satu suara menolak keras terhadap putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tentang Penundaan Pemilu

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
LIHAT SEMUA
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
TAG

hukum

kebijakan

pn jakpus

7 partai

menolak keras

politik

vox pop
Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana
icon
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Batalkan Laporkan
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Akun Terverifikasi
Diberikan kepada Kompasianer aktif dan konsisten dalam membuat konten dan berinteraksi secara positif.
Pelajari selanjutnya.