"Kebijakan penghapusan Pekerjaan Rumah (PR) ini bermula dari kebijakan Pemkot Surabaya yang meniadakan PR Bagi siswa Sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta adanya tambahan waktu 2 jam untuk pendidikan Karakter"
Pertanyaannya penghapusan seperti apa PR yang hendak ditiadakan, serta penguatan pendidikan karakter yang bagaimana yang hendak ditambahkan selama 2 jam pada anak Sekolah Dasar dan Anak Sekolah SMP ?
Sementara peniadaan PR maupun penambahan jam dengan panjang durasi selama dua jam, juga sama-sama membebani anak, sehingga kebijakan peniadaan PR dan Tambahan waktu di sekolah menuai pro dan kontra, meskipun Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengamini atas kebijakan Pemkot jakarta tersebut.
Kebijakan Pemkot Surabaya tersebut, analisis sementara memang bersifat fleksibel, dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada satuan pendidikan secara teknis.
Tetapi bukankah dampak yang menjadi kebijakan Pemkot Surabaya ketika diamini oleh mas menteri bukankah akan berdampak secara Nasional, sehingga hal tersebut bisa diikuti oleh daerah lainnya dengan menghapus PR dan menambah dirasi dua jam untuk pendidikan Karakter.
Bukankah meniadakan PR dan menambah Jam masih dalam koridor yang sama-sama masih membebani, sementara penguatan pendidikan Karakter sudah masuk dalam mata pelajaran, seperti pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, pelajaran agama, dan pelajaran lainnya yang erat kaitannya dengan peningkatan karakter itu sendiri.
Artinya begini bahwa tambahan waktu mengenai pendidikan karakter pada anak selama dua jam yang diperkirakan menjadi materi pelajaran sendiri, sifatnya cukup parsial, dan tentu para orang tua atau wali murid masih bertanya-tanya, seperti apa konsep dari penguatan pendidikan karakter dalam tambahan waktu yang akan diberikan pada masing-masing satuan instansi sekolah?
Wajar saja jika kebijakan Pemkot Surabaya tentang peniadaan PR sekaligus menambah waktu pembuatan karakter tersebut menjadi sorotan para pihak.
Dilansir dari laman detik.com,(24/10) salah satu pakar pendidikan dan Guru Besar Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof. Dr. H. muchlas Samami menyatakan "Pendidikan karakter yang bagus itu namanya school culture. Yakinlah kalau sekolahannya itu bersih, gurunya santun, jamnya tertib, anak juga ikut (Bersih, santun dan tertib). Disiplin karakter apa, kerja keras, kerja kelompok, kerja sama itu bukan teori. Jadi saya tidak sependapat ada pelajaran karakter ngadek dewe (Berdiri sendiri). Meski itu ke integrasi pelajaran, semua guru berkarakter dan semua pelajaran diberikan ruh karakter,"Â
Baca juga: 5 Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Kegiatan Menulis untuk Kesehatan Jiwa dan Kepuasan HatiPro dan Kontra Soal peniadaan Pekerjaan Rumah (PR) bagi siswa SD dan SMP
Alasan utama dari peniadaan Pekerjaan Rumah (PR) karena akan membebani siswa dan para orang tua, tentu hal tersebut masih menuai kerancuan, sebab tanpa pengawalan wali siswa yang harus terlibat dan ikut mengawal buah hatinya untuk meningkatkan proses belajarnya, maka cukup kecil kemungkinan untuk mengajarkan pada anak untuk disiplin dalam belajar.
Pekerjaan Rumah (PR) memang menjadi beban itu pun tidak bisa kita pungkiri, tetapi jika hal tersebut ditiadakan, bukankah akan membuat anak akan semakin malas untuk belajar, sementara pihak sekolah akan memberikan tambahan waktu untuk penguatan pendidikan karakter itu sendiri juga masih menuai pro dan kontra.
Disinilah kebijakan yang efektif itu seperti apa yang harus diterapkan, satu sisi menghilangkan beban Pekerjaan rumah (PR) bagi siswa, dan disisi yang lain siswa harus menambah jam pelajarannya berupa pendidikan karakter yang konsepnya juga masih dalam tataran yang "buram".
Penambahan waktu selam dua jam lamanya dengan membuat anak didik senang dengan penguatan pendidikan karakter seolah menjadi disiplin ilmu tersendiri, sehingga menjadi cukup parsial pada tataran konsep maupun teknis.
Artinya begini, bahwa peniadaan pekerjaan rumah (PR) dan tambahan waktu tentang pendidikan karakter disekolah, seperti perlu untuk ditinjau kembali, sebab ada banyak variabel yang perlu untuk dianalisa kembali.
Variabel yang perlu ditinjau kembali itu, seberapa efektif peniadaan PR bagi anak SD dan SMP ? Dan seperti apa konsep tambahan waktu mengenai pendidikan karakter yang seolah menjadi mata pelajaran sendiri disekolah dan terpisah dengan mata pelajaran yang lain?
Disinilah terkesan wali siswa hanya akan sepenuhnya memasrahkan buah hatinya pada suatu lembaga pendidikan, sehingga proses pengawalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab para wali siswa dirumah terkesan diabaikan dengan peniadaan beban PR itu sendiri.
Pendidikan Karakter bukan sekedar teori saja, namun lebih pada Tindakan yang dicontohkan pada siswa
Hakekatnya secara teoritis pendidikan karakter itu sudah include pada mata pelajaran yang ada disekolah, seperti pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, dan pendidikan lainnya yang menunjang terhadap penguatan karakter anak.
Penambahan waktu selama dua jam sebagai pengganti peniadaan PR bukankah juga akan membebani bagi anak, sebab ketika bicara efektifitas, penambahan waktu tersebut bukan malah semakin efektif, justru anak yang masih berada di bangku SD dan SMP akan sangat capek sekali dengan tambahan waktu tersebut.
Sementara ketika membahas masalah pendidikan karakter yang secara teoritis sudah includ pada mata pelajaran pendidikan karakter, secara aplikatif juga harus dicontohkan oleh gurunya masing-masing.
Karena sejatinya pendidikan karakter adalah memberikan contoh yang baik, mengajarkan disiplin, bertindak positif, bertutur kata yang baik, mengajari sopan santun, dan lain sebagainnya.
Sehingga pendidikan karakter itu tidak hanya sekedar teoritis yang bisa dibaca, namun lebih dari itu pendidikan karakter itu adalah sebuah tindakan yang bisa menjadi contoh yang baik bagi peserta didik.
Dengan demikian peningkatan pendidikan karakter sebagai pengganti dari Pekerjaan Rumah masih dalam proses yang hendak diuji tingkat keberhasilannya, jika kebijakan yang menuai pro dan kontra itu berhasil, tentu akan diamini oleh para pihak, begitu pun sebaliknya, jika uji coba itu tidak berhasil, alangkah bijaknya jika kebijakan tersebut untuk ditinjau kembali.
