"Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah mengesahkan kepemimpinan Plt ketua umum Muhammad Mardiono yang mengacu pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada (04/09)"
Kekuasaan di negeri ini tidak lepas dari peran partai politik sebagai kendaraan untuk merebut kekuasaan. Sebelumnya multi partai yang cukup banyak seperti hari ini, dahulu hanya beberapa partai saja yang berkontestasi, bahkan di masa orde baru, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Perjuangan Demokrasi (PDI-P) dan partai Golongan Karya (Golkar).
Sebagai partai tua, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah mengalami Pasang surut dalam kepemimpinan, dinamika dalam kepemimpinan partai berlambang Kakbah itu menjadi perseteruan antar faksi ditubuh partai.
Dikutip dari laman kompas.com, Diketahui Mardiono menggantikan Suharso Monoarfa menjadi plt ketua umum atas keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Banten, Minggu (4/9/2022).
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengklaim usulan pemberhentian Suharso Manoarfa disampaikan 30 dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).
Meski Kubu Suharso Manoarfa tidak menerima atas pemberhentian dirinya, namun surat keputusan Menkumham mengenai PLT ketua Umum partai berlambang Kakbah itu sudah sah dipimpin oleh Muhammad Mardiono, dan sudah diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sementara disisi yang lain, Partai Pembangunan Persatuan (PPP) sudah menjalin koalisi dengan Beberapa partai yang sudah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), tentu saja sedikit banyak akan berpengaruh terhadap situasi dan kondisi terhadap koalisi yang sudah dijalin dalam menghadapi pemilu tahun 2024.
Badai yang mengguncang PPP, merupakan dinamika yang harus disikapi dengan baik oleh para elite partai Politik PPP, pasalnya partai berlambang Kakbah itu sudah harus mempersiapkan koalisi dan strategi yang matang dalam menghadapi pemilu 2024.
Suharso Manoarfa di Pecat Dari Partai Persatuan Pembangunan
Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP memutuskan untuk memberhentikan Suharso Manoarfa sebagai ketua umum partai Pembangunan Persatuan (PPP), Meski kubu Suharso masih belum sepenuhnya menerima atas keputusan tersebut.
