Titik Buta Program Profesi Guru Agama dan Saran untuk Pemerintah

Guru PAI juga berperan penting sebagai jembatan yang menghubungkan dunia pendidikan umum dengan pendidikan agama. Peran ini sangat krusial dalam membangun sinergi antara kedua bidang tersebut. Sehingga pendidikan agama tidak hanya dianggap sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem pendidikan yang holistik. 

Dengan memahami kebutuhan dan tuntutan dari kedua sisi, guru PAI mampu menjembatani menciptakan harmoni dalam proses pendidikan di negeri ini.

Fenomena yang dialami guru PAI di sekolah negeri juga menjadi cerminan dari kompleksitas sistem pendidikan di Indonesia. 

Sistem pendidikan yang terdiri dari berbagai jalur dan pendekatan ini menunjukkan betapa pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi ini tidak hanya penting untuk penetapan kebijakan pendidikan, tetapi juga untuk mendukung pengembangan profesionalitas para pendidik.

Guru PAI dengan dualitas administrasi ini adalah contoh nyata dari tantangan sekaligus peluang dalam dunia pendidikan. Dalam menjalani peran ini, mereka tetap berfokus pada tujuan utama, yakni mendidik generasi muda dengan nilai-nilai agama dan pengetahuan yang luas. 

Demi membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berbudi pekerti luhur.

Guru PAI mengikuti kegiatan uji kompetensi yang digelar Kemenag. (Foto Akbar Pitopang)

Dilema Guru PAI dalam Program Profesi Guru

Di balik peran penting yang diemban guru PAI di sekolah negeri, terdapat kenyataan yang seringkali luput dari perhatian. Meski berstatus sebagai pendidik resmi yang diangkat oleh Pemda dan atau Dinas Pendidikan, nasib mereka masih terbilang minim perhatian dengan perlakuan yang berbeda tentunya di setiap daerah. 

Ada Pemda yang menunjukkan kepedulian tinggi terhadap guru PAI, mempercepat proses untuk mengikuti PPG. 

Namun, di beberapa daerah lain, guru PAI justru bagaikan seperti anak angkat Dinas Pendidikan Pemda dan anak tiri Kemenag.

Ketidakseimbangan ini tercermin dari alokasi kuota PPG yang seringkali tidak berpihak pada guru PAI yang dibawah naungan Dinas Pendidikan. Meski mereka mengajar di sekolah negeri dan berada di bawah administrasi Pemda, prioritas untuk mengikuti PPG tentu saja diberikan kepada guru kelas.