Menko punya hak Veto, namun dalam pelaksanaan eksekusinya lebih mengindiiasikan atas dasar kewenangan semata, jelas bagi Menteri yang berpikir kritis tidak bisa menerima begitu saja. Inilah yang perlu pembahasan secara serius sebelum hak veto tersebut digunakan.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin, menganggap pemberian hak veto kepada Menko selain memberikan hak dan kewenangan kepada Menko, ada motif lain dari Presiden Jokowi.
Dia menganggap tugas para menko sifatnya koordinatif dan tak seharusnya diberikan hak veto. Sebab, menteri-menteri dalam koordinasi memiliki kebijakan yang sama dengan semua menteri, termasuk dengan menko. Sehingga, para menteri bisa langsung ke presiden, bukan ke menko.
Nah, apakah dengan adanya Hak Veto maka Menteri tidak bisa lagi langsung ke Presiden? Sehingga Menteri cukup koordinasi dengan Menko. Kalau ini yang terjadi seharusnya Menteri Kabinet tidak perlu lagi seorang profesional, yang memang memiliki kompetensi dibidangnya, cukup seorang pelaksana yang bisa bekerja sama dengan Menko.
Apakah semua Menteri Kabinet sudah siap untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Visi dan Misi Presiden.? Secara tegas, Presiden Jokowi sudah mengatakan, tidak ada visi dan misi Menteri, yang ada cuma visi dan misi Presiden.
Pada kenyataannya, Gerindra sudah memberikan sinyal kalau Menhan Prabowo akan menjalankan visi dan misi Prabowo, karena dianggap Presiden Jokowi sudah faham visi dan misi Prabowo sama dengan visi dan misi Jokowi, tidal akan ada pertentangan.
Sumber : Satu / Dua / Tiga / Empat
