Mohon tunggu...
Aji NajiullahThaib
Aji NajiullahThaib Mohon Tunggu... Freelancer - Pekerja Seni

Hanya seorang kakek yang hobi menulis

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Di Balik Ngototnya Usulan Pencetakan Uang 600 T Ada Partai Golkar?

13 Mei 2020   19:56 Diperbarui: 13 Mei 2020   20:58 709
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Menurut Misbakhun, partainya itu sudah bertekad untuk tetap meneruskan usulan pencetakan uang. Ia pun yakin usulan dari Golkar ini punya posisi yang kuat.

"Kuat sekali. Apalagi posisi Golkar di pemerintahan sangat kuat. Ketua Umum Golkar, Ir. Airlangga Hartarto kan menjadi Menko Perekonomian," kata Misbakhun.

Pernyataan Misbakhun ini perlu di waspadai Presiden Jokowi, semoga pak Presiden lebih mawas diri terhadap partai koalisi pemerintah. 

Kalau partai Golkar punya kepedulian terhadap ekonomi Indonesia, dan ingin ekonomi Indonesia segera pulih, seharusnya ikut mendorong Menko Perekonomian untuk menghentikan program kartu Prakerja, yang sebetulnya bukanlah job seorang Menko, karena program tersebut terbilang tidak efektif dimasa pandemi saat ini.

Sutrisno yang dinilai sangat cocok dengan usulan pencetakan uang, namun dia juga sempat menyinggung program kartu prakerja, yang dinilainya juga sangat diperjuangkan Golkar agar terlaksana.

"Motornya semua ini kan Golkar. Kita semua tahu bagaimana Golkar. Coba yang di balik Kartu Prakerja itu siapa?" ujar Sutrisno.

Inilah yang membuat Golkar merasa diatas angin, apa pun yang diusulkan diyakini sangat bisa diterima pemerintah, dan itu terbukti meskipun kartu Prakerja tersebut banyak ditolak berbagai element masyarakat, namun program tersebut tetap terus berjalan.

Ngototnya partai Golkar terhadap usulan pencetakan uang 600 T dibuktikan dengan keberhasilan fraksi partai Golkar memengaruhi hampir semua fraksi di DPR, untungnya Menteri keungan dan Gubernur BI, belum memberikan tanggapan terkait hal ini.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun