Bijaksananya, siapapun yang mengetahui adanya tindakan yang ilegal harusnya sudah melaporkan ke pihak yang berwajib. Tidak menjadikan tindakan tersebut untuk melegalkan ekspor benur secara ugal-ugalan atas dasar dibukanya keran ekspor.
Semua pihak sudah harus berpikir bagaimana memperbaiki kondisi bangsa ini di semua lini, tidak berusaha menunggangi kebijakan pemerintah untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Sebagai negara yang benar harusnya kita malu karena masih tertinggal dibandingkan negara tetangga, dalam segala hal.
Karena apa yang diberikan amanah sesuai dengan kapasitasnya malah tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Tidak memiliki sense of belonging, yang ada cuma kepentingan pribadi dan politik.
Kalau semua tanggung jawab dan kepentingan negara ini dilimpahkan kepada Presiden, lantas sekian banyak pembantu Presiden melakukan apa saja? Garis haluan kerja sudah diberikan Presiden, para pembantunya tinggal mengambil tindakan dan eksekusi sesuai dengan wewenang masing-masing.
Harusnya apa yang sudah terkuak sekarang ini tidak lagi terulang di masa yang akan datang, itu kalau semua pembantu Presiden mempunyai komitmen untuk melakukan Amar ma'ruf nahi munkar.
Pemerintahan sekarang ini sudah sepatutnya menjadi pemerintahan yang khusus bersih-bersih, yang akan meninggalkan legacy yang selalu dikenang masyarakat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
