Mohon tunggu...
A Iskandar Zulkarnain
A Iskandar Zulkarnain Mohon Tunggu... Bankir - SME enthusiast, Hajj and Umra enthusiast, Finance and Banking practitioners

Iskandar seorang praktisi Keuangan dan Perbankan Syariah yang berpengalaman selama lebih dari 35 tahun. Memiliki sejumlah sertifikat profesi dan kompetensi terkait dengan Bidang Manajemen Risiko Perbankan Level 5, Sertifikat Kompetensi Manajemen Risiko Utama (CRP), Sertifikat Kompetensi Investasi (CIB), Sertifikat Kompetensi International Finance Management (CIFM) dan Sertifikat Kompetensi terkait Governance, Risk Management & Compliance (GRCP) yang di keluarkan oleh OCEG USA, serta Sertifikasi Kompetensi Management Portofolio (CPM). Iskandar juga berkiprah di sejumlah organisasi kemasyarakatan ditingkat Nasional serta sebagai Ketua Umum Koperasi Syarikat Dagang Santri. Belakangan Iskandar juga dikenal sebagai sosok dibalik kembalinya Bank Muamalat ke pangkuan bumi pertiwi.

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop

Harmonisasi UU tentang Haji dan Umrah dengan Visi Saudi 2030

28 Agustus 2024   11:15 Diperbarui: 28 Agustus 2024   11:15 79
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Peran BPKH dalam Menyikapi Peningkatan Kuota Haji dan Umrah

Dengan kemungkinan peningkatan kuota Haji dan Umrah hingga 30 juta orang per tahun akibat Visi Saudi 2030, BPKH perlu menyesuaikan strategi subsidi, diversifikasi investasi, dan memperkuat pengawasan untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

1. Penyesuaian Strategi Subsidi Dengan meningkatnya jumlah jamaah, BPKH mungkin harus mengurangi atau mengalihkan subsidi menjadi lebih selektif. Subsidi bisa difokuskan kepada jamaah yang paling membutuhkan, seperti lansia atau mereka dari daerah berpendapatan rendah. Ini penting untuk menjaga keberlanjutan finansial sambil tetap memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan.

2. Diversifikasi Investasi BPKH perlu mengadopsi strategi investasi yang lebih agresif dan diversifikasi portofolio untuk meningkatkan pendapatan. Ini termasuk investasi dalam proyek infrastruktur Haji di Arab Saudi dan sektor-sektor yang mendukung peningkatan kapasitas Haji dan Umrah. Diversifikasi ini akan membantu BPKH mengelola risiko dengan lebih baik dan memastikan bahwa dana Haji dikelola secara optimal.

3. Peningkatan Efisiensi Operasional Untuk mengatasi peningkatan biaya akibat peningkatan jumlah jamaah, BPKH perlu meningkatkan efisiensi operasional. Pengembangan lebih banyak kontrak multiyears yang dapat mengunci harga dan biaya pada tingkat yang lebih rendah, serta peningkatan penggunaan teknologi, adalah langkah yang diperlukan untuk menjaga efisiensi.

4. Pengembangan Produk dan Layanan Keuangan Baru BPKH bisa memperkenalkan produk-produk keuangan baru seperti wakaf produktif atau sukuk Haji, serta mendorong partisipasi calon jamaah dalam program tabungan Haji yang juga berinvestasi. Ini akan membantu meningkatkan dana yang tersedia untuk pengelolaan Haji dan memberikan pilihan lebih banyak kepada jamaah.

5. Kolaborasi dengan Sektor Swasta BPKH juga bisa memperluas kemitraan dengan perusahaan swasta, baik domestik maupun internasional, untuk mendukung penyediaan layanan Haji melalui model kemitraan publik-swasta. Ini tidak hanya akan membantu dalam pengelolaan dana, tetapi juga memastikan bahwa layanan Haji dapat diberikan dengan kualitas yang lebih baik.

6. Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Dengan meningkatnya jumlah dana yang dikelola, BPKH perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sangat penting untuk memastikan bahwa dana jamaah dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat maksimal.

Dampak Potensial Pencairan Setoran Awal secara Massal

Skenario peningkatan kuota Haji yang memungkinkan jamaah untuk tidak harus menunggu lama dapat menyebabkan banyak jamaah mencairkan setoran awal mereka untuk mendaftar Haji secara mandiri. Ini bisa berdampak signifikan terhadap BPKH:

1. Penurunan Dana Kelolaan BPKH Jika penarikan massal terjadi, BPKH akan menghadapi tekanan likuiditas yang signifikan, yang dapat mengganggu pengelolaan investasi jangka panjang dan menurunkan skala ekonomi BPKH. Penurunan ini dapat meningkatkan biaya operasional relatif dan menurunkan efisiensi pengelolaan dana.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun