Hubungan Erat Indonesia-Cina: Hasil Kebijakan Politik Luar Negeri Era Pemerintahan Jokowi

Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Pemerintahan Jokowi

Setelah dilantiknya Joko Widodo sebagai presiden ketujuh Republik Indonesia, kebijakan luar negeri Indonesia mengalami perubahan dalam segi sifat dan orientasinya terutama jika dibandingkan dengan era pemerintahan SBY. Indonesia dibawah kepemimpinan SBY menghasilkan kebijakan luar negeri yang cenderung high profile dan proaktif. 

Moto politik luar negeri Indonesia SBY yakni "thousand friends zero enemy" ingin menunjukkan kalau Indonesia adalah negara yang terbuka untuk melakukan hubungan dengan siapapun dan Indonesia tidak memandang negara apapun sebagai musuh dan tidak ada negara yang memandang Indonesia sebagai musuh. Moto tersebut menunjukkan motivasi Indonesia untuk meningkatkan citranya dalam politik dunia dan kancah internasional.

Pada pemerintahan Jokowi bisa dikatakan mengalami perubahan yang signifikan dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Jokowi yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha dan walikota Surakarta akan memiliki orientasi yang berbeda terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dibandingkan SBY yang memiliki latar belakang di militer.  

Moto yang digunakan untuk menjelaskan politik luar negeri Indonesia era Jokowi adalah diplomasi membumi atau "down to earth diplomacy". Diplomasi membumi ini dimaksudkan untuk berorientasi pada kepentingan nasional, yang berarti hubungan diplomasi dan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia bertujuan untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia era Jokowi tidak begitu mementingkan citra Indonesia di kancah internasional dan lebih berfokus pada isu-isu domestik atau isu-isu ekonomi yang berhubungan dengan negara. Maka dari itu, Jokowi seringkali tidak mengikuti forum-forum internasional atau mengikuti kegiatan yang bersifat multilateral dan lebih sering melakukan hubungan bilateral. 

 Jalur Yang Diambil Pada Politik Luar Negeri Era Jokowi, AS atau Cina?

Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas dan aktif yang juga bersifat netral dan tidak berkubu pada satu pihak serta terbuka terhadap berbagai negara, namun sesuai dengan slogan politik luar negeri Indonesia yaitu diplomasi membumi yang berorientasi ke rakyat tentu akan fokus berdiplomasi dengan negara yang dapat membantu mewujudkan kepentingan negara. Kebijakan luar negeri Indonesia yang memiliki pandangan inward looking serta berorientasi pada kepentingan domestik akan mempengaruhi hubungan Indonesia dan negara lain. Maka dari itu, Jokowi lebih sering terlihat melakukan kerjasama bilateral dibandingkan multilateral.

Kini, persaingan antara Cina dan Amerika Serikat makin membara. Kedua negara tersebut berlomba-lomba untuk meningkatkan segi teknologi, militer, industri, pertahanan dan keamanan, serta pengaruh negara masing-masing di kancah internasional. Menurut seorang ekonom senior, Drajad Wibowo, Indonesia harus dapat mencari untung dari kedua negara tersebut untuk memenuhi kepentingan negara.

Cina dan Amerika Serikat merupakan dua dari beberapa negara yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang kuat di ranah dunia. Amerika Serikat sudah dikenal sebagai negara powerhouse dan seringkali menjadi poros dunia. Namun, Cina saat ini memiliki posisi yang semakin kuat di ranah dunia dan beberapa ekonom berpendapat bahwa Cina berpotensi untuk bisa menyaingi Amerika Serikat bahkan mengunggulinya. 

Cina di bawah pimpinan Xi Jinping berhasil membawa perubahan secara domestik seperti berkurangnya angka kemiskinan di Cina setahun setelah Presiden Xi memimpin Cina, angka kemiskinan berkurang dari 82 juta warga menjadi 6 juta warga pada tahun 2019. 

Selain itu, Cina juga berhasil di aspek teknologi dengan mengirimkan pesawat luar angkasa ke bulan dan berupaya untuk memangkas emisi gas rumah kaca di wilayah Cina. Cina pun sudah mengalahkan Amerika Serikat dalam aspek Angkatan Laut dari segi jumlah kapal perang, yakni 360 milik Cina dan 297 milik Amerika Serikat (Berdasarkan data dari Kantor Intelijen Angkatan Laut Amerika Serikat).

Alasan Kerjasama Indonesia-Cina Pada Masa Pemerintahan Jokowi

Menurut pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Suzie Sudarman, Indonesia akan memilih jalur yang untuk bangsa dan menjaga persahabatan antar negara. Selain itu, juga menambahkan kalau Indonesia harus cermat dalam menentukan sikap yang bebas dan aktif. 

Dalam sikap bebas dan aktif, Indonesia dalam mengambil manfaat dari hubungan dalam berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, dan sebagainya dengan Amerika Serikat maupun Cina. Menurut berbagai pengamat hubungan internasional menyatakan bahwa Indonesia lebih dekat secara pertahanan dan keamanan dengan Amerika Serikat dan secara ekonomi dengan Cina. 

Namun, sesuai dengan prinsip 'diplomasi membumi', Indonesia akan melakukan hubungan kerjasama dengan negara-negara yang dapat menguntungkan dan mewujudkan kepentingan negara, khususnya pada bidang ekonomi. Cina di bawah pemerintahan Xi Jinping seringkali terlihat membuka diri dan bekerja sama dengan negara lain, khususnya di kawasan Asia dimana Cina memiliki pengaruh yang besar. 

Pada masa pemerintahan Jokowi, dapat dilihat bahwa pengaruh Cina di Indonesia sangat besar terutama pada periode kedua Jokowi sebagai presiden Republik Indonesia, hal ini dapat terlihat dengan berbagai proyek dan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Cina. Indonesia dalam hal ini menganggap bahwa kerjasama bersama Cina dapat menguntungkan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, terutama pada bidang ekonomi yang diutamakan pada masa pemerintahan Jokowi.

Proyek dan Kerjasama Yang Dilaksanakan Pada Masa Pemerintahan Jokowi

Kerjasama Indonesia-China terlihat dampaknya di masyarakat melalui berbagai hasil kerjasama dan proyek lainnya. Seperti ketika seluruh negara, termasuk Indonesia, terkena dampak virus covid-19 tindakan sekuritisasi dibutuhkan untuk mengatasi dampak dari virus tersebut. Salah satunya adalah dengan menyediakan vaksin untuk menangkal virus covid-19. Indonesia sebagai negara berkembang dan tidak memiliki fasilitas teknologi yang begitu canggih harus meminta bantuan kepada negara lain. 

Diplomasi vaksin di sini merupakan tindakan yang esensial dalam upaya pemberantasan penyebaran covid-19. Negara yang menjadi pemasok alat kesehatan dan vaksin untuk Indonesia pada masa awal pandemi adalah Cina. Pada bulan November 2020 tercatat bahwa ada 5,63 triliun nilai impor alat kesehatan yang berasal dari Cina masuk ke Indonesia. Kemudahan akses distribusi serta ketersediaan pasokan dari Cina yang dapat mencukupi permintaan pasar Indonesia membuat Cina sebagai mitra penting bagi Indonesia selama masa pandemi.

Selain diplomasi vaksin Indonesia-Cina, kerjasama yang dilakukan adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek tersebut dioperasikan di bawah naungan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) yang merupakan suatu perusahaan patungan antara Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan China Railway International Company Limited melalui Beijing Yawan HSR Company Limited. 

Proposal pembuatan kereta cepat di Indonesia pernah ditawarkan oleh Jepang namun Cina yang diterima. Penawaran pembangunan proyek dari China tanpa APBN dan jaminan pemerintah membuat pemerintah Indonesia menerima tawaran Cina dibandingkan Jepang yang meminta jaminan dari pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, terbentuknya kesepakatan untuk joint venture antara Kementerian BUMN Indonesia dan BUMN China. Hingga pada 2 Oktober 2023, Kereta Cepat Jakarta-Bandung secara resmi bisa dioperasikan dan dinamai menjadi Kereta Whoosh. 

Kemudian, adanya proyek IKN Nusantara yang memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Proyek IKN Nusantara ini mengundang banyak kontroversi. Meskipun begitu, proyek ini dikatakan sebagai proyek andalan Jokowi untuk menciptakan pemerataan ekonomi, mengurangi over-population di pulau Jawa, dan kemacetan lalu lintas. Dalam proyek IKN Nusantara, Jokowi pernah menyatakan harapannya supaya BRI (Belt and Road Initiative) dapat ikut mendanai proyek milik Indonesia ini lagi. 

Pendanaan BRI pernah membantu sebelumnya pada pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Kereta Whoosh sebagai salah satu proyek besar Indonesia. Berdasarkan data dari Voaindonesia.com, Jokowi memandang sinergi BRI dalam pembangunan infrastruktur harus terus diperkuat. Namun, tidak melupakan esensi dari kepemilikan (sense of ownership) sebagai tuan rumah yang penting untuk memastikan keberlangsungan proyek. Proyek IKN ini juga diyakini dapat menarik perhatian investor dan sekitar 19 investor asing dari Cina sudah menyampaikan letter of intent untuk menanamkan modalnya di IKN Nusantara, salah satunya adalah Citic Construction. 

Efektivitas Kerjasama Indonesia-Cina, Pro atau Kontra?

Berdasarkan beberapa hasil kerjasama dan proyek nasional antara Indonesia dan Cina, dapat dikatakan kalau Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi seringkali mengandalkan Cina sebagai salah satu mitra penting dalam memenuhi kepentingan negara, khususnya dalam bidang ekonomi. Hubungan Indonesia-Cina mencerminkan prinsip politik luar negeri Indonesia era Jokowi, dimana Indonesia akan melaksanakan diplomasi dan kerjasama yang dapat memenuhi kepentingan domestik.

Meskipun hubungan kerjasama Indonesia-China membawa manfaat bagi Indonesia, namun menurut seorang ekonom CELIOS, Bhima Yudhistira, berpendapat bahwa skema pinjaman BRI ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, lebih mengakomodasikan kepentingan China dibandingkan negara mitra penerimanya dan masih jauh dari kata 'saling menguntungkan'. Hasil kerjasama Indonesia-Cina seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung terlihat memiliki dampak pada perekonomian, namun biaya investasi dan pinjaman melebihi dari dampak positifnya. Bahkan, dikatakan kalau Indonesia dapat masuk jebakan utang apabila tidak mengurangi ketergantungan terhadap Cina. Maka dari itu, Indonesia diharapkan dapat menjalin kerjasama dan membuka investasi dengan negara lain supaya sikap Indonesia tetap bebas aktif dalam menjalankan politik luar negerinya dan kepentingan negara tetap terpenuhi.

References

Connelly, A. L. (2014, Oktober). Indonesian foreign policy under President Jokowi. Lowy Institute For International Policy.

Connelly, A. L. (2015, April). Sovereignty and the Sea: President Joko Widodo's Foreign Policy Challenges. Contemporary Southeast Asia, 37(1), 1-28.

Fajri, B. (2022, October 15). China Makin Kuat Saingi AS, Indonesia Bakal Condong ke Mana? Kilat. Retrieved December 2, 2023, from https://www.kilat.com/dunia/pr-8445674264/china-makin-kuat-saingi-as-indonesia-bakal-condong-ke-mana?page=2

Idris, M. (2021, October 30). Ini Alasan Jokowi Dulu Pilih China dan Tolak Jepang Garap Kereta Cepat Halaman all - Kompas.com. Money Kompas. Retrieved December 3, 2023, from https://money.kompas.com/read/2021/10/30/063344926/ini-alasan-jokowi-dulu-pilih-china-dan-tolak-jepang-garap-kereta-cepat?page=all

Intan, G. (2023, October 18). Jokowi Minta Dukungan China dalam Pembangunan IKN Lewat Inisiatif Sabuk dan Jalan. VOA Indonesia. Retrieved December 3, 2023, from https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-minta-dukungan-china-dalam-pembangunan-ikn-lewat-inisiatif-sabuk-dan-jalan/7315726.html

Madu, L. (2017, April). Indonesia's Foreign Policy Under President Jokowi : More Domestic and Nationalist Orientations. International Journal of Scientific Research in Science and Technology, 3(1), 189-196.

McRae, D. (2014, Februari). More talk than walk: Indonesia as a foreign policy actor. Lowy Institute for International Policy.

Murphy, A. M. (2020, Desember 7). Islam in Indonesian Foreign Policy: The Limits of Muslim Solidarity for the Rohingya and Uighurs. Asan Institute for Policy Studies. https://www.jstor.org/stable/resrep27633

Puspadini, M. (2023, November 20). Raksasa Konstruksi China Mau Investasi di IKN, Ini Profilnya. CNBC Indonesia. Retrieved December 3, 2023, from https://www.cnbcindonesia.com/market/20231120131718-17-490384/raksasa-konstruksi-china-mau-investasi-di-ikn-ini-profilnya

Sadewo, J. (2021, April 11). NEWSTORY: Indonesia Condong ke China atau AS? | Republika Online. Republika News. Retrieved December 2, 2023, from https://news.republika.co.id/berita/qre7z2318/newstory-indonesia-condong-ke-china-atau-as

Taufani, M. R. I. (2023, August 29). Proyek IKN: Megaspekulasi Masa Depan Indonesia? CNBC Indonesia. Retrieved December 3, 2023, from https://www.cnbcindonesia.com/research/20230828140702-128-466721/proyek-ikn-megaspekulasi-masa-depan-indonesia

Widiatmaja, A., & Albab, U. (2019, Mei 2). Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Regional. Politica, 10(1), 83-87. 10.22212/jp.v10i1.1313

Yahya, J. N., & Simatupang, H. Y. (2023, Mei 1). DIPLOMASI VAKSIN DALAM KERJASAMA INDONESIA DENGAN TIONGKOK DI MASA PANDEMI COVID-19. Social And Political Sciences Journal, 1(1), 50-61.