Panen Raya Pengacara Kala Pilkada Bersengketa

Untuk tingkat kabupaten saja sudah setengah miliar, apalagi tingkat provinsi? Untuk tingkat provinsi, nilai honorarium yang harus dikeluarkan pasangan calon dan timnya bisa menjadi jauh lebih besar, miliaran rupiah. 

Bahkan, untuk sengketa Pilkada di daerah Papua yang kompleks, KPU dikabarkan mengeluarkan biaya hingga Rp 2 miliar lebih.

Ada beberapa faktor kenapa fee pengacara sengketa Pilkada ini bisa selangit?

Pertama, pengalaman dan nama besar pengacara. Semakin berpengalaman dan punya nama, honor akan semakin besar. 

Pengacara kondang seperti Denny Indrayana atau mantan Ketua MK Hamdan Zoelva, tentu tarifnya beda dengan pengacara muda yang baru merintis karir. 

Bahkan, rumornya Denny Indrayana bisa mendapatkan fee Rp 10 miliar untuk satu perkara Pilkada provinsi, dan Hamdan Zoelva dua kali lipatnya! 

Meski angka ini dibantah oleh Hamdan Zoelva, tapi rumor ini menunjukkan betapa mahalnya jasa pengacara papan atas di sengketa Pilkada.

Kedua, kompleksitas perkara. Sengketa Pilkada Papua, misalnya, selalu dianggap rumit dan mahal. Kerumitan ini otomatis menaikkan harga pengacara. 

Ketiga, cakupan wilayah dan jumlah penduduk. Sengketa di provinsi yang luas dan padat penduduk tentu lebih kompleks dan mahal dibanding sengketa di kabupaten kecil. 

Denny Indrayana juga mengakui faktor-faktor ini mempengaruhi besaran fee. 

Terakhir, kemampuan finansial klien. Calon kepala daerah yang punya 'kantong tebal' tentu bisa membayar pengacara dengan harga lebih tinggi.

Antara Hak Konstitusional dan Aji Mumpung