Menyoal Revisi UU Minerba yang Minim Partisipasi Publik

Revisi UU Minerba yang dibahas di masa reses dan di luar Prolegnas menimbulkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran. Proses yang terburu-buru dan minim partisipasi publik sangat disayangkan. 

Kita berharap para wakil rakyat di DPR dapat lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. 

Undang-undang dibuat untuk rakyat, dan partisipasi publik sangat penting untuk memastikan undang-undang tersebut berkualitas dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

*** 

Referensi:

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (n.d.). MKRI. Retrieved from [https:  //www.  mkri.  id/index.  php?page=web.  Berita&id=19542]
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (n.d.). Kompas. Retrieved from [https:  //www.  kompas.  id/baca/polhuk/2024/01/03/legislasi-minus-partisipasi-akankah-berlanjut]
• Tirto.id. (n.d.). Revisi UU Minerba: Tabiat Berulang DPR Mengabaikan Suara Publik. Tirto.id. Retrieved from [tirto.  id/revisi-uu-minerba-tabiat-berulang-dpr-mengabaikan-suara-publik-g7Fh]