Kesenjangan ini sebagian besar disebabkan oleh lambatnya pemulihan sektor manufaktur dan lemahnya ekspor akibat ketidakpastian global.Â
Faktor domestik, seperti kebijakan fiskal yang kurang terarah dan penurunan daya beli masyarakat, juga turut berkontribusi terhadap rendahnya realisasi ini.Â
Sementara itu, negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina mencatatkan angka masing-masing 7,09% dan 6,3%.
Apa yang salah? Salah satu penyebabnya adalah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masif.Â
Menurut laporan Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 80.000 pekerja kehilangan pekerjaan sepanjang Desember 2024. Rupiah juga melemah sebesar 1% pada Januari 2025, yang semakin menekan daya beli masyarakat.Â
Akibatnya, konsumsi domestik, yang menyumbang lebih dari 50% terhadap PDB, melemah.
Kebijakan populis, seperti kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5%, terlihat seperti solusi instan. Namun, tanpa perbaikan struktural dalam ekonomi, dampaknya hanya bersifat sementara.Â
Bank Dunia juga mencatat bahwa daya saing investasi Indonesia menurun, sebagian karena ketidakpastian regulasi.
Evaluasi Kabinet: Mencari Kompetensi yang Hilang
Menurut survei P3S (Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial), menteri-menteri di sektor ekonomi mendapatkan penilaian yang rendah.Â
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menerima nilai -39 karena minimnya terobosan untuk mendukung sektor koperasi. Padahal, koperasi berpotensi besar dalam mendukung ekonomi kerakyatan.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, juga menjadi sorotan dengan nilai -25. Salah satu kritik utama adalah lambannya implementasi transisi energi.Â
