Jika tidak ada pejabat negara yang berada di dalam mobil, apakah pengawalan tersebut merupakan penggunaan sumber daya negara yang efisien?Â
Hal ini sangat penting untuk dipertimbangkan karena setiap pengeluaran dan penggunaan fasilitas negara harus dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dalam hal ini, kita harus melihat apakah tindakan pengawalan tersebut semata-mata untuk menjaga kelancaran lalu lintas, ataukah ada kepentingan pribadi yang lebih besar di baliknya.Â
Apakah ini hanya masalah "mempermudah" perjalanan atau justru ada maksud tertentu yang lebih besar, yang tidak seharusnya dilakukan dengan menggunakan fasilitas negara?
Arogansi Petugas Patwal: Pelanggaran Etika dan Profesionalisme
Bukan hanya soal pengawalan yang patut dipertanyakan, tetapi juga tentang bagaimana petugas patwal menanggapi situasi di lapangan.Â
Seperti yang dilaporkan oleh Kompas.tv, petugas patwal yang terlibat dalam insiden ini sempat ditegur karena sikapnya yang dianggap arogan saat menanggapi pengemudi taksi yang berusaha menghindar dari kemacetan.Â
Arogansi dalam penegakan hukum adalah hal yang tidak dapat dibenarkan, terlebih lagi jika itu terjadi di tengah situasi yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara yang lebih humanis.
Perilaku arogan petugas patwal ini menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu dibenahi dalam prosedur pengawalan dan etika profesi petugas negara.Â
Petugas patwal memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketertiban, namun tindakan intimidatif atau tidak profesional hanya akan merusak citra institusi kepolisian.Â
Sebagai masyarakat, kita mengharapkan agar aparat penegak hukum lebih mengutamakan sikap sabar dan profesional dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan, tanpa harus mengedepankan sikap kekuasaan atau superioritas.
Pemborosan Sumber Daya dan Ketidaksetaraan Akses
Dalam konteks sosial, insiden ini mencerminkan ketidaksetaraan dalam hal akses terhadap fasilitas negara.Â
