Sebenarnya, pengawalan patwal untuk kendaraan pejabat adalah hal yang sah jika dilakukan dengan alasan keamanan atau dalam situasi mendesak.Â
Namun, ketika kendaraan tersebut tidak mengangkut pejabat, kita harus mempertanyakan apakah pengawalan itu benar-benar diperlukan, apalagi jika hanya untuk menghindari kemacetan atau untuk mempermudah perjalanan pribadi seseorang.Â
Dalam konteks ini, ada kekhawatiran bahwa fasilitas negara bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, tanpa mempertimbangkan efeknya terhadap masyarakat umum.
Penyalahgunaan Fasilitas Negara atau Cuma Kebetulan?
Insiden ini semakin memicu perdebatan tentang penyalahgunaan fasilitas negara oleh pejabat atau orang yang memiliki akses terhadap fasilitas tersebut.Â
Banyak netizen yang mulai bertanya-tanya: Mengapa sebuah mobil berpelat nomor RI, yang seharusnya dikawal hanya saat pejabat negara benar-benar membutuhkan pengamanan, justru mendapat perlakuan istimewa meski Raffi Ahmad tidak ada di dalamnya?Â
Hal ini membangkitkan kembali pertanyaan tentang apakah fasilitas negara sering digunakan untuk tujuan pribadi, alih-alih untuk kepentingan umum.
Menurut Kompas.com, petugas patwal yang mengawal mobil RI 36 kemudian mendapat kritik karena dianggap arogan saat melerai kemacetan yang terjadi di lokasi.Â
Apakah ini mencerminkan buruknya pengelolaan sumber daya negara yang seharusnya lebih fokus pada kepentingan publik daripada kenyamanan segelintir orang?Â
Kita tahu bahwa fasilitas seperti pengawalan patwal adalah bagian dari hak pejabat negara, namun bagaimana jika fasilitas tersebut digunakan oleh orang yang tidak berhak atau untuk kepentingan yang tidak mendesak?
Efisiensi dan Prioritas Penggunaan Sumber Daya Negara
Penggunaan sumber daya negara, termasuk pengawalan patwal, harus selalu berbasis pada kebutuhan yang jelas dan mendesak.Â
Dalam hal ini, kita perlu bertanya: Apakah patwal yang mengawal mobil RI 36 benar-benar diperlukan?Â
