Reformasi Peradilan, Jembatan Menuju Masa Depan Adil

Reformasi peradilan hadirkan efisiensi dan transparansi, fondasi kokoh bagi perdamaian, keadilan, dan masa depan yang lebih baik.

Pernahkah Anda merasa frustasi saat mendengar berita tentang kasus hukum yang bertahun-tahun tidak selesai? Atau mungkin bertanya-tanya mengapa sistem peradilan kita sering dianggap lambat dan tidak transparan? 

Reformasi sistem peradilan bukanlah sekadar wacana teknis yang membosankan. 

Ini adalah kunci penting menuju masyarakat yang lebih damai dan berkeadilan, sebagaimana ditargetkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, khususnya poin 16.

Mengapa Reformasi Peradilan Itu Penting?

Reformasi sistem peradilan sering dianggap hanya urusan "orang dalam"---hakim, jaksa, atau pengacara. 

Namun, mari kita lihat gambaran lebih besar. Sistem peradilan yang lambat dan korup tidak hanya merugikan para pencari keadilan, tetapi juga menciptakan ketidakpuasan sosial yang dapat memicu konflik. 

Sebaliknya, peradilan yang efisien dan transparan adalah fondasi untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, yang merupakan prasyarat penting bagi pembangunan berkelanjutan.

Menurut laporan UNDP berjudul "Sustainable Development Goals - Localise SDGs Indonesia", poin 16 menekankan pentingnya membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. 

Ini mencakup reformasi peradilan yang berfokus pada efisiensi dan transparansi. 

Bayangkan jika sistem hukum kita dapat memberikan kepastian hukum dengan cepat dan adil---kepercayaan publik terhadap lembaga negara pasti meningkat.

Efisiensi dan Transparansi: Pilar Utama Reformasi

Efisiensi dalam sistem peradilan berarti mempercepat proses hukum tanpa mengorbankan kualitas keadilan. 

Contohnya, kasus-kasus yang selama ini tertunda bertahun-tahun dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. 

Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga memastikan bahwa akses terhadap keadilan terbuka bagi semua lapisan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, penumpukan kasus sering menjadi isu besar. 

Banyak pengadilan negeri kita kewalahan menangani jumlah kasus yang masuk. 

Dengan reformasi berbasis efisiensi, seperti digitalisasi proses pengadilan atau sistem jadwal yang lebih terorganisir, hambatan ini dapat diatasi.

Di sisi lain, transparansi adalah elemen penting yang sering diabaikan. 

Transparansi berarti memastikan proses hukum dapat diakses dan dipahami oleh publik. 

Misalnya, putusan pengadilan yang dipublikasikan secara online dapat mencegah praktik-praktik korupsi dan kolusi. 

Menurut e-journal IPDN dalam artikel "Urgensi Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan pada Kabupaten Lampung Utara", transparansi juga memastikan bahwa semua pihak merasa dilibatkan dalam proses hukum, mendukung prinsip "Leave no one behind" dalam SDGs.

Keterkaitan dengan SDGs 2030

Sistem peradilan yang efisien dan transparan secara langsung berkontribusi pada pencapaian poin 16 SDGs, yaitu "Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat". 

Institusi yang efektif tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga mencegah konflik sosial yang sering muncul akibat ketidakpuasan terhadap sistem hukum yang ada.

Reformasi peradilan juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Peradilan yang lambat dan tidak transparan sering kali menjadi penghambat investasi. 

Sebaliknya, sistem hukum yang dapat dipercaya akan menarik lebih banyak investor, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Sebagai contoh, laporan UNDP menunjukkan bahwa sistem hukum yang kuat mendorong pembangunan yang inklusif, karena semua pihak merasa aman untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. 

Ini adalah investasi jangka panjang yang tidak hanya menguntungkan negara, tetapi juga masyarakat luas.

Tantangan dan Solusi

Tentu saja, reformasi sistem peradilan bukan tanpa tantangan. Salah satu hambatan terbesar adalah resistensi dari dalam institusi itu sendiri. 

Banyak pihak yang merasa nyaman dengan status quo dan enggan berubah. Namun, dengan tekanan publik dan dukungan politik yang kuat, perubahan ini bisa diwujudkan.

Digitalisasi proses hukum adalah salah satu solusi yang dapat diimplementasikan dengan cepat. 

Selain itu, pelatihan bagi hakim dan staf pengadilan tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas juga harus menjadi prioritas.

Kesimpulan

Reformasi sistem peradilan bukan hanya soal perbaikan internal lembaga peradilan. Ini adalah investasi dalam perdamaian, keadilan, dan pembangunan berkelanjutan. 

Dengan fokus pada efisiensi dan transparansi, kita tidak hanya memenuhi target SDGs, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih damai dan adil.

*** 

Referensi:

• UNDP. (n.d.). Sustainable Development Goals - Localise SDGs Indonesia. Retrieved from [https: //localisesdgs-indonesia. org/17-sdgs]
• Sulistiyono, S. (2020). Urgensi Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan pada Kabupaten Lampung Utara. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 1(1), 1-10. [https: //ejournal.ipdn. ac. id/JMB/article/download/3690/1732/]