Institusi yang efektif tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga mencegah konflik sosial yang sering muncul akibat ketidakpuasan terhadap sistem hukum yang ada.
Reformasi peradilan juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Peradilan yang lambat dan tidak transparan sering kali menjadi penghambat investasi.Â
Sebaliknya, sistem hukum yang dapat dipercaya akan menarik lebih banyak investor, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Sebagai contoh, laporan UNDP menunjukkan bahwa sistem hukum yang kuat mendorong pembangunan yang inklusif, karena semua pihak merasa aman untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.Â
Ini adalah investasi jangka panjang yang tidak hanya menguntungkan negara, tetapi juga masyarakat luas.
Tantangan dan Solusi
Tentu saja, reformasi sistem peradilan bukan tanpa tantangan. Salah satu hambatan terbesar adalah resistensi dari dalam institusi itu sendiri.Â
Banyak pihak yang merasa nyaman dengan status quo dan enggan berubah. Namun, dengan tekanan publik dan dukungan politik yang kuat, perubahan ini bisa diwujudkan.
Digitalisasi proses hukum adalah salah satu solusi yang dapat diimplementasikan dengan cepat.Â
Selain itu, pelatihan bagi hakim dan staf pengadilan tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas juga harus menjadi prioritas.
Kesimpulan
Reformasi sistem peradilan bukan hanya soal perbaikan internal lembaga peradilan. Ini adalah investasi dalam perdamaian, keadilan, dan pembangunan berkelanjutan.Â
Dengan fokus pada efisiensi dan transparansi, kita tidak hanya memenuhi target SDGs, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih damai dan adil.
