Sebagai contoh, mari kita lihat bagaimana program bantuan hukum gratis diterapkan di beberapa daerah.Â
Berdasarkan laporan dari MaPPI FHUI, ada beberapa daerah yang berhasil meningkatkan akses keadilan melalui inovasi lokal.Â
Salah satunya adalah pendirian pos bantuan hukum di pengadilan negeri, yang memungkinkan masyarakat mendapatkan konsultasi hukum secara gratis.
Namun, tantangan tetap ada. Banyak pos bantuan hukum yang kekurangan tenaga ahli dan sumber daya.Â
Ini menjadi tugas administrasi publik untuk memastikan bahwa semua pos bantuan hukum dilengkapi dengan sumber daya yang memadai.Â
Selain itu, perlu ada pelatihan bagi petugas hukum agar mereka dapat memberikan pelayanan yang profesional dan ramah.
Kesimpulan
Perluasan layanan hukum gratis bagi kelompok rentan adalah langkah penting untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.Â
Administrasi publik memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa program ini berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan SDGs 2030.Â
Dengan prinsip good governance, transparansi, dan inklusivitas, kita bisa membangun sistem hukum yang adil dan merata.
***Â
Referensi:
- (MaPPI FHUI, 2021). Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021. Diperoleh dari https: //mappifhui. org/wp-content/uploads/2023/09/Indeks-Akses-Terhadap-Keadilan-di-Indonesia-Tahun-2021. pdf
- Universitas Medan Area, Prodi Ilmu Pemerintahan. (2024, April). Meningkatkan Akses Keadilan bagi Semua. Diperoleh dari https: //pemerintahan. uma. ac. id/2024/04/meningkatkan-akses-keadilan-bagi-semua/
- Mahkamah Agung RI. (n.d.). Ketua MA: Keadilan Harus Dapat Dijangkau oleh Setiap Warga Negara. Diperoleh dari https: //www. mahkamahagung. go. id/id/berita/5928/ketua-ma-keadilan-harus-dapat-dijangkau-oleh-setiap-warga-negara
