Mohon tunggu...
Aidhil Pratama
Aidhil Pratama Mohon Tunggu... Administrasi - ASN | Narablog

Minat pada Humaniora, Kebijakan Publik, Digital Marketing dan AI. Domisili Makassar.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Reformasi Organisasi Publik Percepat Pencapaian SDGs

9 Januari 2025   06:00 Diperbarui: 4 Januari 2025   21:39 24
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Reformasi organisasi publik menjadi kunci penting dalam mempercepat pencapaian SDGs dan pembangunan berkelanjutan Indonesia. 

Pernahkah kita berpikir, bagaimana sebuah perubahan struktural di dalam lembaga negara bisa berdampak langsung pada pencapaian tujuan global yang kita semua usung, seperti SDGs (Sustainable Development Goals)? 

Mungkin sebagian besar dari kita akan menganggap perubahan semacam itu hanya urusan administratif belaka. 

Padahal, kenyataannya, restrukturisasi lembaga negara bisa menjadi kunci utama dalam mempercepat pencapaian SDGs, yang pada gilirannya akan membawa Indonesia pada masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan data yang dilansir oleh InfoPublik, Indonesia berhasil mencapai 62,5% dari target SDGs pada tahun 2024, menjadikannya sebagai negara dengan pencapaian SDGs tertinggi di Asia. 

Ini merupakan prestasi yang patut dibanggakan, tetapi tentu saja bukan akhir dari perjalanan. 

Agar target 2030 tercapai, perubahan struktural dalam organisasi publik di Indonesia, yang melibatkan restrukturisasi lembaga negara, adalah hal yang sangat penting.

Pentingnya Restrukturisasi Lembaga Negara untuk Mencapai SDGs

Jika kita berbicara tentang reformasi organisasi publik, kita tidak bisa hanya fokus pada aspek teknisnya saja, seperti menyederhanakan birokrasi atau memperkenalkan teknologi baru. 

Reformasi yang lebih fundamental adalah yang menyentuh pada cara lembaga negara bekerja dan bagaimana mereka merespons kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

Kebutuhan untuk restrukturisasi lembaga negara ini muncul karena organisasi pemerintah yang terlalu birokratis, lambat, dan terfragmentasi sering kali menjadi penghambat dalam mewujudkan kebijakan pembangunan yang cepat dan responsif. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun