Pengawasan Publik Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel

Pengawasan publik oleh masyarakat dan media penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. 

Dalam dinamika pemerintahan Indonesia, mungkin kita sering merasa terlepas dari proses pengawasan yang seharusnya kita miliki sebagai warga negara. 

Kita lebih sering menjadi konsumen informasi tanpa terlibat langsung dalam proses pengawasan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. 

Namun, saat ini, seiring berkembangnya teknologi dan perubahan sosial, kita mulai menyadari bahwa pengawasan publik, yang melibatkan masyarakat dan media, memiliki peran penting dalam memastikan akuntabilitas pemerintah. 

Ini bukan sekadar urusan yang harus dilakukan oleh lembaga pemerintah atau lembaga pengawas eksternal, tetapi juga bagian dari tanggung jawab kita bersama. 

Bagaimana masyarakat dan media memainkan peran ini? Apa saja yang menjadi kunci dari transparansi yang lebih baik?

Pentingnya Pengawasan Masyarakat dalam Pemerintahan Demokratis

Sebagai warga negara, apakah kita benar-benar memiliki suara dalam pemerintahan kita? Jika selama ini kita hanya dihadapkan pada proses pemilihan umum sebagai satu-satunya cara untuk berpartisipasi, kita harus mengubah pandangan itu. 

Sering kali, masyarakat merasa bahwa pengawasan terhadap jalannya pemerintahan adalah tugas pemerintah atau lembaga pengawas saja. 

Padahal, pengawasan aktif dari masyarakat adalah hal yang esensial. 

Tanpa keterlibatan ini, kita tidak akan pernah tahu seberapa besar kebijakan pemerintah bisa memengaruhi kehidupan kita, terutama terkait dengan transparansi pengelolaan dana publik atau kebijakan-kebijakan yang bisa merugikan banyak orang.

Dalam konteks ini, Shapiro (2018) dalam bukunya "The Moral Foundations of Politics" menekankan bahwa, dalam sistem demokrasi, pengawasan tidak hanya datang dari dalam pemerintah, tetapi harus ada pengawasan eksternal yang aktif dari masyarakat. 

Sebagai contoh, kita dapat melihat banyaknya kasus penyalahgunaan dana yang baru terungkap berkat adanya laporan atau protes dari masyarakat yang aktif mengawasi. 

Pengawasan masyarakat bukan hanya soal kritik atau tuduhan kosong, tetapi juga soal berpartisipasi secara aktif dalam memberikan masukan yang konstruktif, baik melalui diskusi publik, forum-forum terbuka, atau media sosial.

Bagaimana caranya? Di era digital ini, kita bisa ikut berpartisipasi hanya dengan satu klik. 

Media sosial, seperti Twitter atau Tiktok, memberi kita ruang untuk berbicara dan berbagi pendapat tentang kebijakan atau keputusan pemerintah. 

Dengan menjadi lebih aktif di ruang-ruang ini, kita bisa mempengaruhi kebijakan yang lebih transparan dan lebih akuntabel. 

Hal ini tidak hanya memberi kesempatan untuk mengkritik kebijakan, tetapi juga memberi ruang untuk mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Peran Media dalam Menjaga Transparansi Pemerintahan

Di samping masyarakat, peran media dalam menjaga akuntabilitas pemerintah sangatlah vital. Media, dalam banyak hal, bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat. 

Sebagaimana Curran (2002) dalam bukunya Media and Democracy menyebutkan, media yang independen memiliki peran besar dalam mengungkapkan masalah yang selama ini mungkin disembunyikan oleh pemerintah. 

Tanpa media yang kritis dan objektif, kita akan terperangkap dalam informasi yang terbatas atau bias yang diproduksi oleh mereka yang berkuasa.

Media bukan hanya menjadi alat pemberi informasi, tetapi juga alat edukasi. Media memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengetahuan yang akurat tentang bagaimana kebijakan pemerintah berdampak pada masyarakat. 

Bukan hanya tentang mengkritik kebijakan pemerintah, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka dan cara-cara mereka bisa berpartisipasi dalam proses demokrasi. 

Murdock dan Golding (2005) dalam penelitian mereka yang dipublikasikan dalam British Journal of Sociology menjelaskan bahwa media berperan penting dalam membantu masyarakat mengidentifikasi penyalahgunaan kekuasaan dan mendorong terbentuknya pemerintahan yang lebih transparan. 

Jadi, media yang baik adalah media yang tidak hanya mengabarkan peristiwa, tetapi juga berfungsi sebagai pendidik yang menjelaskan konteks dan dampak dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Namun, penting untuk menyadari bahwa media tidak selalu berada dalam posisi yang sepenuhnya independen. 

Di Indonesia, seperti di banyak negara lain, beberapa media mungkin terpengaruh oleh afiliasi politik atau kepentingan tertentu, yang bisa memengaruhi objektivitas mereka. 

Maka dari itu, sebagai masyarakat yang cerdas, kita harus selektif dalam mengonsumsi informasi dan lebih kritis terhadap apa yang disajikan oleh media. 

Memilih sumber yang terpercaya dan memiliki track record yang baik dalam hal independensi adalah langkah pertama yang harus dilakukan agar informasi yang kita dapatkan tetap akurat dan tidak bias.

Meningkatkan Keterlibatan dengan Data yang Jelas dan Terbuka

Tidak bisa dipungkiri, terkadang masyarakat merasa kesulitan untuk memahami kebijakan atau laporan keuangan pemerintah yang disajikan. 

Semua data yang rumit dengan angka-angka yang tidak familiar bisa membingungkan, bahkan bagi mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi. 

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan media untuk menyajikan informasi yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. 

McQuail (2010) dalam bukunya McQuail's Mass Communication Theory menekankan bahwa media visual seperti infografis atau video edukasi adalah cara yang sangat efektif untuk menyampaikan informasi kompleks kepada audiens yang lebih luas.

Contoh sederhana adalah bagaimana laporan keuangan pemerintah, yang biasanya penuh dengan angka-angka teknis, bisa dipahami dengan lebih mudah melalui infografis yang menjelaskan dengan visualisasi yang jelas tentang kemana arah penggunaan dana publik. 

Hal ini akan membuat masyarakat lebih terlibat, karena mereka bisa melihat dampak langsung dari kebijakan yang diambil. 

Semakin banyak data yang bisa dipahami dengan jelas, semakin besar kemungkinan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan dan mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab.

Penggunaan media visual ini juga penting dalam memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat dari berbagai latar belakang. 

Baik itu anak muda yang aktif di media sosial atau masyarakat desa yang tidak terlalu familiar dengan laporan-laporan teknis, informasi yang disajikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami akan lebih mudah diterima dan dipahami.

Kesimpulan

Dalam akhirnya, kita harus sadar bahwa pengawasan terhadap pemerintah bukanlah tugas yang hanya bergantung pada lembaga-lembaga tertentu atau partai politik. 

Ini adalah tanggung jawab kita bersama, sebagai masyarakat yang peduli terhadap arah negara ini. 

Pengawasan publik yang efektif hanya bisa terwujud apabila masyarakat aktif berpartisipasi dan media menjalankan tugasnya dengan independen dan edukatif.

*** 

Referensi: 

• Curran, J. (2002). Media and democracy. Routledge.
• McQuail, D. (2010). McQuail's mass communication theory (6th ed.). Sage Publications.
• Murdock, G., & Golding, P. (2005). Television and the public sphere: A critical perspective. British Journal of Sociology, 56(3), 449-472.
• Shapiro, I. (2018). The moral foundations of politics. Yale University Press.