Meningkatkan Tata Kelola, Mengatasi Korupsi

Salah satunya adalah PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang meraih penghargaan dalam Indonesia Excellence Good Corporate Governance (GCG) Awards 2024, khususnya untuk kategori Mining & Energy. 

Menurut Kompas, penghargaan ini menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang mulai mengintegrasikan ESG dalam strategi bisnis mereka, sebagai bagian dari upaya menuju keberlanjutan.

Namun, penerapan ESG juga bukan perkara mudah. Banyak perusahaan yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip ini dan bagaimana cara mengimplementasikannya dalam operasi sehari-hari. 

Tidak sedikit perusahaan, terutama yang berskala kecil dan menengah, yang merasa kesulitan dalam mengikuti tuntutan regulasi baru ini. 

Dalam hal ini, pemerintah perlu memberikan pendampingan, baik melalui kebijakan yang lebih jelas maupun pelatihan untuk memastikan bahwa transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan ini berjalan lancar.

Korupsi dan Birokrasi: Menghambat Kemajuan Tata Kelola Pemerintahan

Di sisi lain, meski ada banyak kemajuan dalam hal digitalisasi dan penerapan ESG, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam masalah korupsi dan birokrasi yang berlarut-larut. 

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022 tercatat pada angka 34, dengan peringkat 110 dari 180 negara menurut data dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 

Angka ini menggambarkan kenyataan bahwa korupsi masih menjadi salah satu isu terbesar dalam sistem pemerintahan kita. 

Padahal, salah satu tujuan utama dari digitalisasi adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dua hal yang seharusnya bisa mengurangi praktik korupsi. 

Namun, jika kultur birokrasi yang masih kental dengan praktik-praktik korup tidak berubah, maka digitalisasi yang kita banggakan akan kehilangan fungsinya.

Selain itu, birokrasi yang rumit dan tidak efisien sering kali membuat masyarakat harus melalui berbagai prosedur yang membingungkan dan memakan waktu.