Meningkatkan Tata Kelola, Mengatasi Korupsi

Tata kelola pemerintahan Indonesia 2024: kemajuan digital, tantangan korupsi, dan dorongan keberlanjutan ESG. 

Tahun 2024 menandai sebuah titik balik penting bagi upaya pemerintah Indonesia dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. 

Dari digitalisasi yang semakin maju hingga dorongan untuk menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam sektor bisnis, ada banyak hal yang patut disyukuri. 

Namun, di balik capaian tersebut, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi, terutama terkait dengan korupsi dan birokrasi yang lamban.

Kemajuan dalam Digitalisasi Pemerintahan: Langkah Positif yang Perlu Diperluas

Salah satu pencapaian paling signifikan dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan di Indonesia adalah digitalisasi layanan publik. 

Dalam artikel yang dipublikasikan oleh Kompas, disebutkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berhasil mendapatkan predikat "Sangat Baik" dalam penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023 dengan skor indeks 3,72, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 2,60. 

Digitalisasi ini mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan, mulai dari pembuatan dokumen hingga pengajuan izin, yang sebelumnya memakan waktu dan tenaga.

Namun, peningkatan ini tak boleh berhenti hanya pada angka. Salah satu hal yang perlu ditekankan adalah pemerataan akses terhadap digitalisasi. 

Di banyak daerah, khususnya di pelosok, masih banyak layanan yang belum sepenuhnya mengadopsi sistem digital. 

Ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga infrastruktur dan budaya administratif yang perlu berubah agar sistem ini bisa benar-benar bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. 

Jika kita benar-benar ingin merasakan dampak positif dari digitalisasi, harus ada upaya lebih untuk menyebarkan akses ini ke seluruh Indonesia.

Lonjakan Peringkat Indonesia dalam E-Government: Apakah Sudah Cukup?

Laporan terbaru dari Menpan memberikan kabar baik bahwa Indonesia berhasil naik 13 peringkat dalam United Nations E-Government Survey 2024, dari posisi 77 pada 2022 menjadi peringkat 64 di antara 193 negara. 

Ini tentu sebuah prestasi yang patut dihargai. Naiknya peringkat Indonesia dalam e-government menunjukkan bahwa di mata dunia, Indonesia mulai dianggap serius dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis digital yang lebih efisien dan transparan.

Namun, di balik lonjakan ini, ada beberapa pertanyaan penting yang perlu diajukan. 

Apakah peningkatan peringkat ini mencerminkan pemerataan kualitas di seluruh wilayah Indonesia? Ataukah hanya berfokus pada kota-kota besar? 

Memang benar, digitalisasi membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi untuk mencapai keadilan sosial, program-program ini harus lebih merata. 

Selain itu, peningkatan peringkat ini tidak serta-merta menjamin bahwa semua praktik pemerintahan sudah benar-benar bersih dari korupsi dan praktik-praktik tidak sehat lainnya.

Dorongan untuk Penerapan ESG: Langkah Positif untuk Keberlanjutan Bisnis

Di sektor bisnis, prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi perhatian utama dalam beberapa tahun terakhir. 

Pemerintah Indonesia, melalui revisi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017, berencana untuk mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk mengimplementasikan prinsip ESG dalam 2-3 tahun ke depan. 

Hal ini bertujuan untuk tidak hanya memperbaiki kinerja perusahaan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Penerapan ESG bisa menjadi faktor penting dalam menciptakan dunia usaha yang berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan ini, ada banyak perusahaan di Indonesia yang mulai merespons dengan serius. 

Salah satunya adalah PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang meraih penghargaan dalam Indonesia Excellence Good Corporate Governance (GCG) Awards 2024, khususnya untuk kategori Mining & Energy. 

Menurut Kompas, penghargaan ini menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang mulai mengintegrasikan ESG dalam strategi bisnis mereka, sebagai bagian dari upaya menuju keberlanjutan.

Namun, penerapan ESG juga bukan perkara mudah. Banyak perusahaan yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip ini dan bagaimana cara mengimplementasikannya dalam operasi sehari-hari. 

Tidak sedikit perusahaan, terutama yang berskala kecil dan menengah, yang merasa kesulitan dalam mengikuti tuntutan regulasi baru ini. 

Dalam hal ini, pemerintah perlu memberikan pendampingan, baik melalui kebijakan yang lebih jelas maupun pelatihan untuk memastikan bahwa transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan ini berjalan lancar.

Korupsi dan Birokrasi: Menghambat Kemajuan Tata Kelola Pemerintahan

Di sisi lain, meski ada banyak kemajuan dalam hal digitalisasi dan penerapan ESG, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam masalah korupsi dan birokrasi yang berlarut-larut. 

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022 tercatat pada angka 34, dengan peringkat 110 dari 180 negara menurut data dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 

Angka ini menggambarkan kenyataan bahwa korupsi masih menjadi salah satu isu terbesar dalam sistem pemerintahan kita. 

Padahal, salah satu tujuan utama dari digitalisasi adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dua hal yang seharusnya bisa mengurangi praktik korupsi. 

Namun, jika kultur birokrasi yang masih kental dengan praktik-praktik korup tidak berubah, maka digitalisasi yang kita banggakan akan kehilangan fungsinya.

Selain itu, birokrasi yang rumit dan tidak efisien sering kali membuat masyarakat harus melalui berbagai prosedur yang membingungkan dan memakan waktu. 

Dalam hal ini, digitalisasi memang memberikan angin segar, tetapi sistem birokrasi itu sendiri masih perlu direformasi agar lebih responsif dan transparan. 

Pemerintah perlu bekerja lebih keras untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam sistem ini.

Apa yang Harus Dilakukan ke Depan?

Meskipun Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hal digitalisasi dan penerapan ESG, banyak pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. 

Pertama, digitalisasi layanan publik harus diperluas dan merata ke seluruh daerah, bukan hanya terfokus pada kota besar. 

Kedua, penerapan prinsip ESG harus didorong lebih lanjut dengan memberikan dukungan kepada perusahaan-perusahaan untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut secara menyeluruh.

Selain itu, perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik harus mencakup pembenahan serius terhadap masalah korupsi dan birokrasi yang masih menghambat perkembangan. 

Reformasi birokrasi yang lebih dalam dan penguatan sistem transparansi akan menjadi kunci utama agar digitalisasi dan penerapan ESG dapat berjalan maksimal.

***

Referensi:

• Kompas. (2024, February 12). Penerapan good governance berbasis digital lebih baik: Indeks SPBE Kemenko. https: //nasional.kompas.com/read/2024/02/12/21083081/penerapan-good-governance-berbasis-digital-lebih-baik-indeks-spbe-kemenko
• Menpan. (2024, February 12). Indonesia naik 13 peringkat pada UN E-Government Survey 2024: Menteri PANRB kolaborasi akselerasi transformasi digital pemerintah melalui SPBE. https: //www.menpan.go.id/site/berita-terkini/indonesia-naik-13-peringkat-pada-un-e-governmentsurvey-2024-menteri-panrb-kolaborasi-akselerasi-transformasi-digital-pemerintah-melalui-spbe
• Money Kompas. (2024, August 21). ESG bakal wajib dalam 2-3 tahun lagi: Korporasi harus siap lebih awal. https: //money.kompas.com/read/2024/08/21/214300926/esg-bakal-wajib-dalam-2-3-tahun-lagi-korporasi-harus-siap-lebih-awal
• Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. (2024, May 2). Korupsi dan tata kelola pemerintahan. https: //uwks.ac.id/artikel/202415020711429300/33644/korupsi-dan-tata-kelola-pemerintahan
• Kompas Nasional. (2024, December 9). Menpan-RB Rini: Transformasi digital dan perbaikan tata kelola pemerintahan. https: //nasional.kompas.com/read/2024/12/09/15332931/menpan-rb-rini-transformasi-digital-dan-perbaikan-tata-kelola-pemerintahan
• Environment Indonesia. (2024, January 15). Penerapan ESG di Indonesia: Tantangan dan harapan 2024. https: //environment-indonesia.com/penerapan-esg-di-indonesia-tantangan-dan-harapan-2024/