Kenaikan PPN dan pajak kendaraan bermotor seolah-olah tidak mempertimbangkan kemampuan masyarakat yang sedang berjuang dengan penghasilan yang terbatas, apalagi di tengah situasi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya.
Secara keseluruhan, pemerintah perlu mempertimbangkan lebih matang dampak sosial dari kebijakan ini.Â
Menurut BBC Indonesia, kebijakan ini seharusnya tidak hanya fokus pada pendapatan fiskal, tetapi juga memperhatikan daya beli masyarakat, terutama yang berada di kelas menengah ke bawah.Â
Pemerintah perlu lebih bijaksana dalam menyesuaikan kebijakan perpajakan, agar tidak menambah beban bagi mereka yang sudah terhimpit.
Beberapa pihak juga mengingatkan bahwa kebijakan perpajakan yang terlalu berat bisa menurunkan konsumsi masyarakat, yang pada gilirannya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.Â
Oleh karena itu, pemerintah harus mencari keseimbangan antara tujuan fiskal dan dampak sosial-ekonomi dari kebijakan yang diterapkan.Â
Sebuah kebijakan yang mengedepankan prinsip keadilan sosial, di mana beban pajak dibagi secara proporsional sesuai dengan kemampuan bayar setiap lapisan masyarakat, akan lebih mampu mendukung perekonomian secara berkelanjutan tanpa menambah kesenjangan sosial yang ada.
Kesimpulan
Perubahan skema pajak yang direncanakan untuk tahun 2025 membawa dua sisi yang harus dipertimbangkan dengan seksama.Â
Kenaikan PPN dan pajak kendaraan bermotor jelas memiliki tujuan yang baik untuk memperkuat pendapatan negara, namun dampak sosial yang ditimbulkan tidak bisa diabaikan.Â
Kenaikan harga barang, dampak terhadap daya beli masyarakat, serta beban tambahan bagi pemilik kendaraan merupakan masalah yang harus diatasi dengan hati-hati.Â
Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional tanpa merugikan masyarakat yang sudah rentan.Â
