Mayor Teddy, Figur Kunci di Lingkar Dalam Prabowo

Pernahkah kita memperhatikan bagaimana sekelompok orang yang dekat dengan pemimpin negara memiliki pengaruh yang lebih besar daripada kebanyakan pejabat lainnya? 

Dalam sistem demokrasi presidensial, fenomena ini biasa disebut dengan 'Lingkar Dalam', 'Ring 1', atau 'Tangan Kanan', yang sering kali bekerja di balik layar dan tidak tampak oleh publik. 

Fenomena ini kembali muncul ke permukaan, setelah Mayor Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet yang juga merupakan ajudan pribadi Presiden Prabowo, menegur beberapa pejabat penting, seperti Gus Miftah dan Menteri Desa Yandri Susanto. 

Kejadian ini membuka pintu untuk diskusi tentang bagaimana pengaruh lingkar dalam ini berperan dalam pengambilan keputusan, serta potensi dampaknya terhadap demokrasi Indonesia.

Efisiensi atau Tidak Transparan?

Sebagai Sekretaris Kabinet dan ajudan pribadi Presiden Prabowo, Mayor Teddy memiliki akses langsung kepada Presiden dalam setiap keputusan penting. 

Selain membantu menyusun kebijakan, Teddy juga mengawasi jalannya koordinasi pemerintahan serta hubungan antar kementerian. 

Namun, meski berada dalam lingkar dalam kekuasaan, peran Teddy sering kali tidak disorot, meski pengaruhnya terasa besar dalam kebijakan-kebijakan yang diambil. 

Dalam konteks pemerintahan presidensial seperti Indonesia, kekuasaan cenderung terpusat pada individu-individu yang memiliki akses langsung ke Presiden. 

Di masa lalu, kita bisa melihat pejabat-pejabat yang sangat dekat dengan Presiden, seperti Luhut Binsar Panjaitan dan Pratikno di masa Jokowi, serta LB Moerdani, Moerdiono, dan Harmoko di masa Soeharto, yang memiliki akses langsung dalam pengambilan keputusan penting. 

Hal ini tentunya meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan, namun pada saat yang sama juga menimbulkan risiko ketidaktransparanan.

Menurut kajian politik yang dimuat laman Studocu (2018), konsentrasi kekuasaan pada beberapa individu kunci yang dekat dengan Presiden dapat mempercepat proses pengambilan keputusan karena tidak ada hambatan birokrasi yang panjang. 

Namun dalam jangka panjang, hal ini juga bisa menciptakan kesenjangan antara keputusan yang diambil dan pengawasan dari lembaga-lembaga demokratis lainnya. 

Ketika keputusan penting dibuat oleh segelintir orang yang tidak terjangkau oleh pengawasan publik, potensi untuk mengabaikan prinsip akuntabilitas sangat besar.

Kekuasaan sebagai Pengaruh, Bukan Sekadar Keputusan

Tak dapat dipungkiri dalam politik modern, kekuasaan lebih dari sekadar kemampuan untuk membuat keputusan. 

Kekuasaan sejati terletak pada kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan tindakan orang lain. 

Dalam hal ini, Mayor Teddy, yang berada di lingkar dalam kekuasaan Presiden Prabowo, bukan hanya berperan sebagai pengambil keputusan administratif, tetapi juga sebagai figur yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah komunikasi dan koordinasi kebijakan pemerintah. 

Perannya memperlihatkan bagaimana kekuasaan tidak hanya berfungsi dalam bentuk formal dan terstruktur, tetapi juga meluas dalam hubungan yang lebih intim antara Presiden dan staf-staf kunci.

Menurut filosofi kekuasaan, seperti yang dijelaskan dalam Jurnal JUISPOL UWK Surabaya, kekuasaan juga berfungsi sebagai kapasitas untuk mengendalikan tindakan orang lain, bahkan tanpa harus terlihat secara terang-terangan. 

Dalam hal ini, Mayor Teddy menjadi contoh nyata bagaimana lingkar dalam kekuasaan dapat mengarahkan kebijakan, meskipun tidak selalu terlihat oleh publik. 

Hal ini menjadi lebih jelas melalui peranannya dalam menegur Gus Miftah pada 3 Desember 2024. 

Teguran tersebut terkait dengan pernyataan yang dianggap menyinggung perasaan banyak orang, dan langsung berdampak pada respons publik yang kuat. 

Teguran ini juga menggambarkan bagaimana Teddy berperan dalam menjaga etika dan kontrol terhadap tindakan pejabat lainnya.

Potensi Oligarki dan Ancaman terhadap Demokrasi

Di sisi lain, konsentrasi kekuasaan seperti ini tidak dapat dilepaskan dari fenomena yang lebih luas dalam politik Indonesia, yakni oligarki. 

Oligarki terjadi ketika kekuasaan terpusat pada segelintir individu atau kelompok yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa. 

Dalam konteks ini, meskipun Indonesia adalah negara demokrasi presidensial, kekuasaan yang terkonsentrasi dalam lingkar dalam seperti yang dimiliki Mayor Teddy bisa mengarah pada dominasi kelompok kecil yang mendikte kebijakan tanpa melibatkan partisipasi atau pengawasan yang memadai dari lembaga-lembaga demokratis.

Menurut buku 'Sejarah Politik dan Kekuasaan' terbitan Unimed (2019), adanya pengaruh besar dari kelompok yang dekat dengan Presiden berisiko merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti transparansi dan akuntabilitas. 

Dengan kekuasaan yang terpusat pada beberapa orang, keputusan yang dibuat bisa jadi lebih menguntungkan kelompok tertentu, sementara kepentingan rakyat banyak terabaikan. 

Hal ini bisa menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan, yang pada gilirannya merusak legitimasi pemerintah dan sistem demokrasi itu sendiri.

Haruskah Kita Khawatir?

Fenomena lingkar dalam yang terjadi di pemerintahan Indonesia, khususnya melalui figur seperti Mayor Teddy, menyajikan pelajaran berharga bagi kita sebagai masyarakat. 

Meskipun pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien sangat penting dalam pemerintahan, kita juga perlu berhati-hati terhadap potensi dampak jangka panjang yang bisa merusak demokrasi. 

Ketika kekuasaan terpusat pada segelintir orang, terutama yang memiliki akses langsung ke Presiden, kita tidak hanya menghadapi masalah transparansi, tetapi juga bisa terjebak dalam praktik oligarki yang merugikan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik.

Kehadiran Mayor Teddy dalam lingkar dalam ini juga mengingatkan kita bahwa dalam sebuah negara demokrasi, partisipasi aktif dan pengawasan terhadap setiap kebijakan sangat diperlukan. 

Tanpa adanya kontrol yang memadai, kekuasaan bisa mudah disalahgunakan, dan keputusan-keputusan yang diambil bisa jauh dari aspirasi rakyat banyak. 

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mengingatkan diri kita akan nilai-nilai demokrasi, yaitu keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas.

Kesimpulan

Kekuasaan yang terpusat dapat meningkatkan efisiensi, namun juga membawa risiko terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas. 

Pengaruh yang besar seharusnya tidak disalahgunakan, melainkan dikelola dengan bijaksana dan terbuka. 

Demokrasi menuntut kita untuk menjaga keseimbangan antara pengambilan keputusan yang cepat dan pengawasan yang transparan. 

Akhirnya, pengawasan publik adalah kunci agar kekuasaan tetap sehat dan berpihak pada kepentingan rakyat.

***

Referensi:

• Universitas Negeri Yogyakarta. (n.d.). Dasar-dasar ilmu politik. Studocu. Diakses dari https: //www. studocu. com/id/document/universitas-negeri-yogyakarta/dasar-dasar-ilmu-politik/ilmu-politik/45154802
• Salsabilah, R., dkk. (n.d.). Kekuasaan dalam ranah kajian politik dan organisasi. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Diakses dari https: //journal. uwks. ac. id/index. php/juispol/article/download/2133/1226
• Rambe, H., dkk. (2019). Buku Sejarah Politik dan Kekuasaan. Yayasan Kita Menulis. Diakses dari https: //digilib. unimed. ac. id/id/eprint/40835/3/Text. pdf
• Harian Kompas. (2024, Desember 5). Siapa saja pejabat yang pernah ditegur seskab Mayor Teddy. Kompas. Diakses dari https: //www. kompas. id/artikel/siapa-saja-pejabat-yang-pernah-ditegur-seskab-mayor-teddy