Mayor Teddy, Figur Kunci di Lingkar Dalam Prabowo

Di sisi lain, konsentrasi kekuasaan seperti ini tidak dapat dilepaskan dari fenomena yang lebih luas dalam politik Indonesia, yakni oligarki. 

Oligarki terjadi ketika kekuasaan terpusat pada segelintir individu atau kelompok yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa. 

Dalam konteks ini, meskipun Indonesia adalah negara demokrasi presidensial, kekuasaan yang terkonsentrasi dalam lingkar dalam seperti yang dimiliki Mayor Teddy bisa mengarah pada dominasi kelompok kecil yang mendikte kebijakan tanpa melibatkan partisipasi atau pengawasan yang memadai dari lembaga-lembaga demokratis.

Menurut buku 'Sejarah Politik dan Kekuasaan' terbitan Unimed (2019), adanya pengaruh besar dari kelompok yang dekat dengan Presiden berisiko merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti transparansi dan akuntabilitas. 

Dengan kekuasaan yang terpusat pada beberapa orang, keputusan yang dibuat bisa jadi lebih menguntungkan kelompok tertentu, sementara kepentingan rakyat banyak terabaikan. 

Hal ini bisa menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan, yang pada gilirannya merusak legitimasi pemerintah dan sistem demokrasi itu sendiri.

Haruskah Kita Khawatir?

Fenomena lingkar dalam yang terjadi di pemerintahan Indonesia, khususnya melalui figur seperti Mayor Teddy, menyajikan pelajaran berharga bagi kita sebagai masyarakat. 

Meskipun pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien sangat penting dalam pemerintahan, kita juga perlu berhati-hati terhadap potensi dampak jangka panjang yang bisa merusak demokrasi. 

Ketika kekuasaan terpusat pada segelintir orang, terutama yang memiliki akses langsung ke Presiden, kita tidak hanya menghadapi masalah transparansi, tetapi juga bisa terjebak dalam praktik oligarki yang merugikan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik.

Kehadiran Mayor Teddy dalam lingkar dalam ini juga mengingatkan kita bahwa dalam sebuah negara demokrasi, partisipasi aktif dan pengawasan terhadap setiap kebijakan sangat diperlukan. 

Tanpa adanya kontrol yang memadai, kekuasaan bisa mudah disalahgunakan, dan keputusan-keputusan yang diambil bisa jauh dari aspirasi rakyat banyak.