Kasus Firli Bahuri yang Tak Kunjung Usai

Di satu sisi, Firli mengajukan alasan bahwa berkas perkara yang disodorkan tidak memenuhi syarat materiil. 

Namun, alasan ini semakin memperkeruh keadaan, karena menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara persepsi penyidik dengan sikap Firli. 

Hal ini tentu berbahaya karena bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya merusak citra dan kredibilitas aparat penegak hukum di mata publik.

Menciptakan Ketidakpastian Hukum

Jika kita melihat lebih jauh, dampak dari lambannya proses hukum ini tentu tidak hanya terbatas pada kasus Firli. 

Kepercayaan publik terhadap KPK dan institusi penegak hukum lainnya bisa semakin tergerus. 

Di Indonesia, sudah menjadi rahasia umum bahwa korupsi adalah masalah besar yang menggerogoti berbagai sektor. 

Namun, jika kasus yang melibatkan seorang mantan Ketua KPK saja tidak bisa diselesaikan dengan cepat dan transparan, bagaimana kita bisa berharap pada pemberantasan korupsi secara keseluruhan

Menurut Tempo (2024), penanganan kasus ini tidak hanya mempengaruhi citra KPK, tetapi juga integritas seluruh lembaga penegak hukum. 

Jika masyarakat merasa bahwa pejabat tinggi atau tokoh besar dapat menghindari hukuman dengan cara mengulur-ulur waktu atau memanfaatkan celah hukum, maka ini akan memicu ketidakpercayaan yang lebih besar. 

Pada akhirnya, citra Indonesia di mata dunia internasional juga akan terpengaruh, karena akan dianggap sebagai negara yang tidak serius dalam memberantas korupsi.

Kesimpulan

Kasus Firli Bahuri adalah contoh nyata dari betapa pentingnya transparansi dan kejelasan dalam proses hukum di Indonesia.