Mohon tunggu...
Aidhil Pratama
Aidhil Pratama Mohon Tunggu... Administrasi - ASN | Narablog

Minat pada Humaniora, Kebijakan Publik, Digital Marketing dan AI. Domisili Makassar.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Krisis Politik Korsel: Darurat Militer dan Pemakzulan Yoon Suk Yeol

4 Desember 2024   15:10 Diperbarui: 4 Desember 2024   15:11 76
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol. (AFP/KANTOR KEPRESIDENAN KOREA SELATAN/HANDOUT) 

Selasa, 3 Desember 2024, Yoon Suk Yeol, Presiden Korea Selatan, mengambil langkah yang mengejutkan dengan mengumumkan keadaan martial law atau darurat militer. 

Sebuah keputusan yang bikin gempar dalam negeri Korea Selatan dan perhatian internasional. 

Darurat militer ini berlangsung selama 6 jam, sebelum akhirnya dicabut pada Rabu pagi, 4 Desember 2024. 

Keputusan Presiden Yoon tidak hanya mendapat penolakan keras dari parlemen, tapi menimbulkan keraguan terhadap stabilitas politik Korsel.

Analisis Keputusan Yoon Suk Yeol

Untuk memahami lebih dalam mengapa Yoon mengambil langkah ekstrim ini, kita perlu melihat konteks politik yang sedang berlangsung di Korsel. 

Yoon, yang terpilih sebagai presiden pada 2022, telah berulang kali bersitegang dengan partai oposisi, terutama Partai Demokrat. 

Konflik ini semakin memuncak ketika oposisi berhasil menguasai parlemen setelah pemilihan parlemen pada April lalu. 

Kemenangan oposisi ini membuat Yoon menjadi presiden pertama dalam beberapa dekade yang harus berhadapan dengan parlemen yang dikendalikan oposisi.

Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer dengan alasan untuk melindungi Korea Selatan dari "pasukan anti-negara" yang diduga merusak stabilitas nasional. 

Namun, di balik pengumuman ini, terdapat faktor-faktor lain yang membuat Yoon merasa terpojok. 

Tekanan politik yang semakin besar, rendahnya dukungan publik, dan skandal korupsi yang melibatkan Ibu Negara, Kim Keon Hee, semua berkontribusi pada keputusan ini. 

Yoon merasa tidak memiliki pilihan lain selain mengambil langkah ekstrim untuk mempertahankan kekuasaannya.

Di tengah malam Selasa, Yoon mengumumkan darurat militer, sebuah langkah yang memicu gelombang kegemparan politik di dalam negeri. 

Walaupun deklarasi tersebut ditarik kembali hanya beberapa jam kemudian, setelah parlemen dan sejumlah anggota partainya sendiri memblokir langkah tersebut, keputusan itu telah menimbulkan pertanyaan mendalam tentang masa depan politiknya. 

Deklarasi darurat militer ini juga memaksa para dokter yang beberapa hari terakhir sedang mogok kerja untuk kembali bertugas, tepat di tengah-tengah konflik seputar reformasi kesehatan. 

Langkah ini juga menimbulkan kekhawatiran internasional. 

Mason Richey, profesor di Universitas Studi Luar Negeri Hankuk di Seoul, menyatakan bahwa deklarasi darurat militer telah membuat Korea Selatan tampak tidak stabil.

Dampak Jangka Panjang

Keputusan Yoon untuk mengumumkan darurat militer memiliki implikasi jangka panjang yang serius bagi demokrasi Korsel. 

Tindakan ini tidak hanya merusak kepercayaan rakyat terhadap institusi demokrasi, tetapi juga membuka jalan bagi ketidakstabilan politik di masa depan. 

Di tengah malam Selasa (03/12), suara-suara penuh emosi memecah keheningan di luar gedung parlemen. 

"Tangkap Yoon Suk-yeol!" teriak pengunjuk rasa, suara mereka menggema dalam kegelapan. 

Tindakan gegabah Yoon memang mengejutkan, terutama bagi Korsel, sebuah negara demokrasi modern yang telah berkembang jauh dari bayang-bayang masa kediktatoran. 

Para ahli pun tak bisa diam; mereka berpendapat bahwa keputusan Presiden Yoon telah merusak reputasi Korea Selatan sebagai negara demokrasi. 

"Pernyataan darurat militer Yoon tampaknya merupakan pelanggaran hukum dan salah perhitungan politik, yang membahayakan ekonomi dan keamanan Korea Selatan," kata Leif-Eric Easley, seorang ahli dari Universitas Ewha di Seoul.

Dampak dari darurat militer ini juga terasa di luar Korsel. 

Negara-negara tetangga dan sekutu Korsel menyatakan kekhawatiran mereka tentang stabilitas regional. 

Korsel adalah salah satu ekonomi terbesar di Asia, dan ketidakstabilan politik di negara ini dapat memiliki efek domino pada ekonomi dan keamanan regional. 

Selain itu, tindakan Yoon juga memicu pertanyaan tentang komitmen Korsel terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Pemakzulan sebagai Solusi

Pemakzulan Yoon Suk Yeol mungkin merupakan langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan rakyat pada pemerintahan. 

Tindakan Yoon menunjukkan ketidakmampuannya dalam menghadapi tantangan politik melalui jalur demokratis. 

Dampak jangka panjang dari keadaan ini dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan rakyat terhadap institusi demokrasi dan meningkatkan ketidakstabilan politik. 

Isu ini terkait erat dengan sejarah kudeta militer di Korsel, yang memperkuat kekhawatiran bahwa negara dapat kembali ke masa kekuasaan otoriter. 

Oleh karena itu, pemakzulan Yoon dapat dianggap sebagai upaya untuk mempertahankan integritas demokrasi dan menjaga kestabilan jangka panjang di Korsel.

Namun, pemakzulan Yoon juga membawa tantangan dan risiko tersendiri. 

Proses pemakzulan dapat menimbulkan ketidakstabilan politik jangka pendek dan memicu konflik lebih lanjut antara pendukung dan penentang Yoon. 

Selain itu, pemakzulan Yoon juga dapat memiliki implikasi bagi hubungan Korsel dengan negara-negara lain, terutama dengan sekutu utamanya, Amerika Serikat.

Kesimpulan

Keputusan Yoon Suk Yeol untuk mengumumkan darurat militer membawa implikasi jangka panjang yang serius bagi demokrasi Korsel dan stabilitas regional. 

Tindakan ini merusak kepercayaan rakyat terhadap institusi demokrasi dan membuka jalan bagi ketidakstabilan politik di masa depan. 

Pemakzulan Yoon mungkin merupakan langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan rakyat, tetapi juga membawa tantangan dan risiko tersendiri.

Korsel sekarang berada di persimpangan jalan. 

Tindakan Yoon telah memicu pertanyaan serius tentang masa depan demokrasi di negara ini. 

Namun, krisis ini juga memberikan kesempatan bagi Korsel untuk memperkuat institusi demokrasinya dan memastikan bahwa masa kekuasaan otoriter tidak akan kembali. 

Harapannya, Korsel dapat belajar dari pengalaman ini dan maju menuju masa depan yang lebih stabil dan demokratis.

***

Referensi:

  • CNBC Indonesia. (2024, December 3). Korsel Mendadak Chaos Gegara Darurat Militer, Presiden di Ujung Tanduk. https: //www. cnbcindonesia. com/news/20241204050237-4-593155/korsel-mendadak-chaos-gegara-darurat-militer-presiden-di-ujung-tanduk
  • BBC News Indonesia. (2024, December 4). Korea Selatan: Mengapa Presiden Korsel tiba-tiba mengumumkan darurat militer lalu mencabutnya? https: //www. bbc. com/indonesia/articles/ce32wjp7wl3o
  • CNBC Indonesia. (2024, December 3). Kronologi Darurat Militer di Korsel, Negara Chaos-Presiden Terpojok. https: //www. cnbcindonesia. com/news/20241204060126-4-593157/kronologi-darurat-militer-di-korsel-negara-chaos-presiden-terpojok
  • Detik News. (2024, December 3). Presiden Korsel Akan Cabut Status Darurat Militer, Pasukan Ditarik. https: //news. detik. com/internasional/d-7669694/presiden-korsel-akan-cabut-status-darurat-militer-pasukan-ditarik
  • CNN Indonesia. (2024, December 4). Presiden Yoon Resmi Cabut Status Darurat Militer Korea Selatan. https: //www. cnnindonesia. com/internasional/20241204090120-113-1173506/presiden-yoon-resmi-cabut-status-darurat-militer-korea-selatan

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun