Ojek Online Tanpa Subsidi BBM, Apa Jadinya?

Pada Desember 2024, pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengusulkan pencabutan subsidi BBM bagi pengemudi ojek online. 

Usulan ini dipicu oleh keterbatasan anggaran negara dan upaya menyalurkan subsidi yang lebih tepat sasaran. 

Namun kebijakan ini menimbulkan pertanyaan, apakah pencabutan subsidi akan menguntungkan pengemudi atau justru menambah beban mereka? 

Para pengemudi ojek online khawatir kebijakan ini akan semakin memperburuk kesejahteraan mereka yang bergantung pada penghasilan harian. 

Di sisi lain, timbul pertanyaan apakah subsidi BBM yang ada selama ini benar-benar efektif meningkatkan pendapatan mereka?

Subsidi BBM yang Tak Efektif?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, meski subsidi BBM telah diterapkan sejak awal tahun, pendapatan pengemudi ojek online hanya meningkat 2%. 

Angka ini jauh dari target pemerintah yang mengharapkan kenaikan sebesar 10%. 

Mengapa subsidi ini tidak efektif? 

Karena meskipun membantu mengurangi biaya bahan bakar, subsidi BBM tidak mencakup beban pengeluaran lainnya, seperti perawatan sepeda motor, makan, dan biaya operasional lain yang jauh lebih besar.

Dari sudut pandang ekonomi, subsidi BBM hanya memberi keuntungan sementara tanpa menyelesaikan masalah utama pengemudi, yaitu pendapatan yang rendah dan ketidakpastian finansial. 

Melansir artikel penelitian Gobel R.K., dkk. dalam Jurnal Sustainability terbitan Universitas Indonesia, di negara lain seperti India, kebijakan subsidi BBM untuk pengemudi taksi online juga tidak berhasil mengurangi kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan secara signifikan. 

Ini menunjukkan bahwa subsidi BBM bukanlah solusi jangka panjang bagi kesejahteraan pengemudi ojek online.

Alternatif Subsidi yang Lebih Tepat Sasaran

Di tengah keterbatasan anggaran subsidi, pemerintah mulai mempertimbangkan alternatif yang lebih rasional dan mungkin lebih efektif, yaitu bantuan langsung tunai (BLT). 

Mengapa BLT bisa jadi solusi? Karena BLT dapat disalurkan langsung kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, dengan menggunakan data yang lebih akurat tentang penghasilan penerima. 

Dengan sistem ini, pengemudi ojek online yang berada di garis kemiskinan bisa menerima bantuan yang dapat digunakan sesuai kebutuhan mereka, tanpa terpengaruh fluktuasi harga BBM.

Kunci dari kebijakan ini adalah data yang tepat. 

Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi untuk menentukan siapa yang berhak menerima BLT, berdasarkan pendapatan dan status pekerjaan. 

Hal ini akan lebih efisien dibandingkan dengan memberikan subsidi BBM yang belum terbukti efektif meningkatkan daya beli pengemudi ojek online.

Selain itu, menurut Dr. Rina Andriani, ekonom dari Universitas Indonesia, subsidi BBM yang lebih efektif harus disertai dengan program pelatihan atau diversifikasi sumber pendapatan. 

Fokus kebijakan sebaiknya tidak hanya pada subsidi transportasi, tetapi juga pada pemberdayaan pengemudi ojek online untuk memperoleh penghasilan tambahan atau meningkatkan keterampilan mereka, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kesejahteraan mereka dalam jangka panjang.

Apa Dampaknya bagi Pengemudi Ojek Online?

Dari sudut pandang pengemudi ojek online, pencabutan subsidi BBM jelas bukan hal yang mudah diterima. 

Sehari-hari, mereka sangat bergantung pada sepeda motor sebagai sumber penghasilan utama. 

Jika harga BBM naik, mereka akan terpaksa menanggung biaya operasional yang lebih tinggi, yang pada akhirnya bisa mengurangi pendapatan bersih mereka. 

Namun, patut juga untuk mempertanyakan sejauh mana subsidi BBM yang ada selama ini benar-benar efektif.

Meski terasa memberatkan, kebijakan pencabutan subsidi ini bisa jadi langkah awal untuk membangun sistem subsidi yang lebih adil dan efisien. 

Subsidi berbasis data yang lebih terukur, seperti bantuan langsung tunai (BLT), dapat memastikan bantuan sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. 

Mengingat pengemudi ojek online sebagian besar berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, kebijakan ini berpotensi membuka jalan bagi solusi yang lebih berkelanjutan bagi mereka.

Kesimpulan

Kebijakan pencabutan subsidi BBM untuk pengemudi ojek online menimbulkan dilema. 

Di satu sisi, data BPS menunjukkan subsidi yang ada tidak memberikan dampak signifikan pada pendapatan pengemudi, yang hanya naik 2%. 

Di sisi lain, pengemudi yang sebagian besar berada pada kelompok ekonomi rentan, tentu merasa terbebani dengan kebijakan ini. 

Namun, kebijakan subsidi yang tidak efektif harus digantikan dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran, seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan program pemberdayaan. 

Dengan kebijakan berbasis data dan lebih adil, diharapkan kesejahteraan pengemudi ojek online bisa meningkat secara berkelanjutan.

***

Referensi:

• Badan Pusat Statistik. (2024). Income Statistic February 2024. Badan Pusat Statistik.
• Gobel, R. K., Laksmono, B. S., Huseini, M., & Siscawati, M. (2024). Equity and Efficiency: An Examination of Indonesia’s Energy Subsidy Policy and Pathways to Inclusive Reform. Sustainability (Switzerland), 16(1), Article 407. [https: //doi. org/10. 3390/su16010407]
• Andriani, R. (2024). Statement on Subsidy Effectiveness. Universitas Indonesia.