Dalam hal ini, pemerintah memegang tanggung jawab besar untuk menetapkan regulasi yang ketat, menjaga data masyarakat, sekaligus menciptakan ruang yang aman bagi pengembangan AI.
Tidak kalah penting, kesenjangan infrastruktur digital juga menjadi masalah yang harus diatasi. Banyak wilayah di Indonesia masih kesulitan mengakses internet stabil, apalagi teknologi canggih seperti AI.Â
Jika AI hanya berhasil diterapkan di kota-kota besar, sementara daerah terpencil tertinggal, modernisasi ini kehilangan esensinya.Â
Transformasi digital harus mencakup seluruh pelosok negeri agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
Mengapa Pelatihan Menjadi Penting?
Menurut saya, keberhasilan penerapan AI dalam birokrasi sepenuhnya bergantung pada pelatihan dan pendidikan. Tanpa pemahaman yang baik, teknologi secanggih apa pun tidak akan membawa perubahan berarti.Â
Program pelatihan seperti yang telah dilakukan oleh Biro SDM Kemendikbudristek perlu diperluas ke lebih banyak instansi dan wilayah.Â
ASN tidak hanya perlu tahu cara mengoperasikan AI, tetapi juga harus memahami prinsip di balik teknologi ini, agar dapat menggunakannya secara efektif dan bertanggung jawab.
Pelatihan semacam ini juga memastikan bahwa ASN tidak menjadi sepenuhnya bergantung pada AI. Mereka harus mampu mengenali kapan AI dapat memberikan solusi terbaik dan kapan keputusan manual lebih dibutuhkan.Â
Dengan kombinasi antara keterampilan teknis dan pemahaman strategis, ASN dapat menggunakan AI untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pelayanan publik.Â
Teknologi hanyalah alat, dan pelatihan memastikan bahwa alat ini digunakan untuk benar-benar membawa dampak positif yang nyata dalam birokrasi kita.
Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Baik
Modernisasi birokrasi dengan kecerdasan buatan (AI) adalah langkah besar yang tidak bisa ditunda lagi. Langkah ini bukan hanya soal adopsi teknologi, melainkan tentang kesiapan kita sebagai bangsa untuk menata ulang cara kita melayani masyarakat.Â
