Kita tidak bisa terus-menerus melakukan penyesuaian kecil tanpa melihat gambaran besar.Â
Reformasi harus fokus pada pengurangan biaya kampanye dan peningkatan akuntabilitas di semua tingkat pemerintahan.Â
Dengan demikian, kita dapat menciptakan sistem pemilu yang lebih transparan dan akuntabel.
Kesimpulan
Reformasi pilkada adalah kebutuhan mendesak untuk memastikan masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik.Â
Kita harus berani mengambil langkah-langkah konkret untuk menghentikan praktik korupsi dan jual-beli suara yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.Â
Mari kita dukung upaya reformasi ini dengan harapan bahwa suatu hari nanti, pilkada akan kembali menjadi ajang bagi rakyat untuk memilih pemimpin berdasarkan integritas dan visi mereka, bukan sekadar daya beli.
Dengan demikian, saatnya bagi kita semua untuk merenungkan peran kita dalam mendukung perubahan ini.Â
Apakah kita akan terus membiarkan praktik-praktik buruk ini berlangsung? Atau akankah kita bersatu untuk mendorong reformasi demi masa depan bangsa?
***
Referensi:
- Berenschot, W. (2024). Pilkada harus direformasi. Kompas.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2024). Evaluating electoral reforms and its consequences in Indonesia: An overview. Universitas Airlangga.
- Reilly, B. (2024). Asia Pacific model: Electoral reform in the region. Crawford School of Public Policy, Australian National University.
- Pew Research Center. (2024). Electoral reform and direct democracy: Global perspectives.
- Oxford University Press. (2024). Democracy for sale: Understanding electoral corruption in Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H