Integrasi HAM ini bukan hanya formalitas. Integrasi ini adalah fondasi yang penting untuk memastikan bahwa setiap prajurit memahami batasan antara menjaga keamanan dan melanggar hak warga sipil.
Integrasi HAM menjadi penting karena tugas utama prajurit adalah melindungi rakyat, bukan menyerang mereka.Â
Musuh militer sejatinya adalah ancaman luar, bukan rakyat sipil, bukan wong cilik yang membiayai segala atribut mereka.Â
Tanpa pelatihan yang kuat, jangan heran jika kejadian seperti di Deli Serdang bisa terulang, di mana prajurit bertindak tanpa batasan yang jelas.
Menjaga Hubungan Harmonis antara Militer dan Masyarakat
Sebagai masyarakat, kita selalu mengharapkan hubungan yang baik dengan aparat, baik itu polisi, tentara, maupun institusi lainnya. Tapi, tentu saja hubungan baik ini perlu dibangun dari kedua belah pihak.Â
Di satu sisi, kita sebagai warga harus tetap mendukung tugas mereka dan menghormati peran mereka dalam menjaga keamanan.Â
Namun, di sisi lain, militer juga perlu menunjukkan kedisiplinan yang sejalan dengan nilai-nilai yang diharapkan masyarakat.
Mungkin, pemerintah bisa mulai mempertimbangkan untuk meningkatkan kontrol terhadap pelanggaran disiplin di tubuh TNI.Â
Ini bukan hanya soal pemberian sanksi yang tegas, tetapi juga soal memperbaiki pelatihan dan membentuk nilai-nilai yang menghargai HAM.Â
Ketika militer mampu menunjukkan bahwa mereka bisa disiplin dan menghormati hak warga sipil, kita sebagai masyarakat akan semakin percaya bahwa mereka benar-benar ada untuk melindungi, bukan mengancam.
Belajar dari Insiden Deli Serdang
Insiden di Desa Selamat ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi institusi militer yang memiliki tugas mulia menjaga negara.Â
