Pilkada Hijau, Masa Depan Lingkungan dalam Tangan Pemimpin Baru

Pilkada 2024 tampaknya akan menjadi ajang penting untuk menilai sejauh mana kita, sebagai masyarakat, sudah menyadari betapa krusialnya isu lingkungan hidup. 

Bicara soal pemilihan kepala daerah, isu-isu Pilkada Hijau sayangnya masih sering terpinggirkan. 

Padahal, krisis lingkungan sudah nyata di depan mata kita—dari banjir, kekeringan, hingga kualitas udara yang semakin memburuk. 

Meski begitu, visi-misi para calon kepala daerah soal lingkungan sering kali terdengar sayup-sayup, tidak menjadi fokus utama.

Seperti yang kita lihat pada partai-partai besar, contohnya PDIP, sudah mulai menekankan pentingnya komitmen terhadap pelestarian lingkungan. 

Mereka mewajibkan calon-calon kepala daerahnya untuk menaruh perhatian khusus pada pengelolaan sampah dan konservasi lingkungan dalam visi-misi mereka. 

Namun, meski ada komitmen itu, implementasinya seringkali tidak maksimal. 

Yang jadi pertanyaan adalah, apakah janji-janji ini akan diwujudkan, atau hanya sebatas janji kampanye?

Minimnya Perhatian Terhadap Isu Lingkungan

Salah satu alasan mengapa Pilkada Hijau masih sulit diwujudkan adalah karena fokus utama para calon kepala daerah sering kali lebih tertuju pada pembangunan infrastruktur yang “kasat mata”. 

Tidak dapat dipungkiri, masyarakat kita masih melihat pembangunan fisik sebagai indikator utama kemajuan. 

Siapa yang tidak ingin jalanan mulus atau gedung-gedung baru berdiri megah? 

Namun, di balik itu semua, pembangunan yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan membawa risiko yang jauh lebih besar, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Sebagai contoh, di beberapa daerah, deforestasi masih terus terjadi tanpa kontrol yang ketat. 

Ini bukan hanya soal hilangnya pohon, tapi juga rusaknya ekosistem, risiko banjir meningkat, dan kualitas udara menurun. 

Inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama calon kepala daerah. 

Bagaimana mereka bisa menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan pelestarian lingkungan? 

Jika terus dibiarkan, kerusakan ini akan memicu dampak sosial-ekonomi yang merugikan masyarakat setempat di masa depan.

Dampak Jangka Panjang: Risiko yang Tidak Terlihat

Jika kita berbicara tentang risiko jangka panjang dari pengabaian terhadap lingkungan, salah satu yang paling terlihat adalah kerusakan sumber daya air. 

Seperti yang diungkapkan oleh Antara News, pencemaran air dan kekeringan sudah mulai melanda beberapa wilayah di Indonesia. 

Kekurangan air bersih akan menjadi masalah serius di masa depan, dan dampaknya sangat terasa bagi masyarakat kelas bawah yang paling rentan. 

Bukan hanya itu, kualitas udara yang memburuk akibat deforestasi dan polusi juga akan merugikan kesehatan masyarakat.

Jika pemerintah daerah tidak mengambil langkah tegas, bencana ekologis yang semakin sering terjadi akan berdampak pada stabilitas sosial-ekonomi. 

Kita tidak bisa hanya berpikir tentang keuntungan ekonomi jangka pendek tanpa memperhitungkan bagaimana lingkungan kita akan bertahan.

Pentingnya Kolaborasi: Masyarakat, Penggiat, dan Pemerintah

Satu hal yang sering terlupakan dalam setiap kebijakan lingkungan adalah kolaborasi. 

Peran masyarakat tidak bisa diabaikan. 

Program-program seperti adopsi pohon, pendidikan lingkungan, dan kampanye penghijauan adalah contoh nyata bagaimana masyarakat bisa berperan aktif dalam menjaga lingkungan mereka. 

Pendidikan lingkungan sejak dini, misalnya, terbukti mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu lingkungan. 

Ketika kita mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menjaga alam, mereka akan tumbuh dengan kesadaran bahwa setiap tindakan mereka berdampak pada lingkungan sekitar.

Namun, kolaborasi ini tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah, terutama di tingkat daerah, harus menjadi penggerak utama. 

Menurut Mitragama, salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan kebijakan lingkungan yang efektif adalah korupsi dan lemahnya penegakan hukum. 

Hal ini menyebabkan banyak proyek-proyek lingkungan yang pada akhirnya mandek atau tidak terlaksana dengan baik. 

Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dari pemimpin daerah menjadi kunci utama. 

Kita, sebagai masyarakat, harus lebih kritis dan menuntut komitmen yang nyata dari para calon kepala daerah.

Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan

Pilkada Hijau bukan hanya sekadar wacana, tapi seharusnya menjadi langkah nyata menuju masa depan yang berkelanjutan. 

Kita tidak bisa lagi hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi yang mengorbankan lingkungan. 

Visi jangka panjang yang mengutamakan kelestarian alam adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk generasi mendatang.

Maka, di Pilkada kali ini, kita harus lebih selektif dalam memilih pemimpin. 

Bukan hanya mereka yang bisa membangun gedung tinggi atau jalan lebar, tapi mereka yang benar-benar peduli pada kelestarian alam. 

Ini bukan hanya soal janji kampanye. 

Ini soal masa depan kita semua, tentang bagaimana kita bisa hidup selaras dengan alam tanpa merusaknya. 

Karena pada akhirnya, bumi ini adalah warisan untuk generasi berikutnya.

Kesimpulan

Menutup tulisan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan, apakah kita sudah cukup peduli terhadap masa depan lingkungan kita? 

Apakah kita sudah menuntut dari para calon kepala daerah untuk membawa perubahan nyata dalam hal ini? 

Pilkada Hijau bukan hanya slogan, tapi sebuah tanggung jawab yang harus kita emban bersama, untuk diri kita sendiri dan generasi mendatang. 

Mari kita mulai dengan memilih pemimpin yang benar-benar peduli.

Referensi:

• Antara News. (2024). Eco-vision calon kepala daerah menuju masa depan berkelanjutan.
• RMOL. (2024). Pelestarian lingkungan wajib jadi visi misi cakada jagoan Banteng.
• Mitragama. (2024). Pilkada 2024 dan isu lingkungan: Sejauh mana kandidat peduli?