Penyesalan Tak Berarti: Dampak Kepemimpinan Politik Dikuasai Segelintir Insan Bermental Instan

Ancaman tersebut seringkali digunakan untuk memperkuat dominasi pemimpin dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Dalam situasi seperti ini, sulit bagi lembaga-lembaga negara lainnya untuk menjalankan fungsi mereka secara independen dan efektif. 

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa ketika seseorang memiliki kekuasaan yang besar, mereka cenderung mengabaikan kesantunan dan menggunakan ancaman sebagai cara untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini juga berlaku dalam konteks pembangunan, di mana sering kali terjadi penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, "Kekuasaan adalah saya, sebelum saya dibuang ke Pulau Elba," (Napoleon Bonaparte, 1769-1821).

Ungkapan tersebut menggambarkan kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang dianggap tidak efektif dan merugikan negara. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesadaran akan perlunya perubahan dalam sistem pemerintahan untuk mencapai kemajuan yang lebih baik, "kenyataan empiris menunjukkan negeri ini terlalu lama salah urus harus diakui semua pihak, termasuk pemerintah," (AS Maarif).

Dalam ungkapan tersebut, terlihat bahwa sikap keputusasaan sebagian orang terhadap kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara disebabkan oleh kerusakan yang hampir sempurna. Selain itu, ungkapan tersebut juga menunjukkan bahwa semua pihak, termasuk pemerintah, harus mengakui bahwa negeri ini telah salah urus selama ini, "Rusaknya kehidupan rakyat karena rusaknya para pemimpin, rusaknya para pemimpin karena rusaknya para ilmuwan dan ulama, rusaknya ilmuwan dan ulama karena cintanya kepada harta," (Mahfud MD, mengutip Imam Al-Ghazali).

Partai politik seharusnya menjadi wadah untuk mewakili aspirasi rakyat dan mengawal kebijakan pemerintah. Namun, dalam praktiknya, partai politik seringkali terjebak dalam permainan kekuasaan dan korupsi, sehingga mengabaikan tugas utamanya sebagai pengayom dan pengawal demokrasi. 

Ketidakseimbangan kekuasaan dalam partai politik juga berdampak pada kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Hal ini mengakibatkan kebijakan yang tidak selalu berpihak pada kepentingan rakyat, tetapi lebih kepada kepentingan individu atau kelompok tertentu. 

Muhammadiyah diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pemerintahan dengan memberikan masukan yang berkualitas kepada para pembuat kebijakan. Meskipun tidak terlibat secara langsung dalam politik praktis, peran  Muhammadiyah tetap berpengaruh melalui jalur komunikasi yang tepat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dalam konteks "Pendidikan dan Kesehatan", yang digagas sebelum republik ini berdiri. 

Hal ini menunjukkan bahwa politik 'gincu' lebih fokus pada upaya mempertahankan kekuasaan dan mencari popularitas daripada benar-benar mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Praktik ini sering kali mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, sehingga menjadi tidak efektif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. 

Namun, penting untuk diingat bahwa perjuangan politik tidak hanya terbatas pada ranah hukum. Perjuangan politik juga harus melibatkan upaya konkret dalam mengatasi korupsi, penyimpangan, dan kesulitan hidup yang dihadapi oleh rakyat. 

Upaya ini dilakukan agar solusi yang dihasilkan dapat memperbaiki kondisi dan memberikan manfaat yang maksimal bagi rakyat. Namun, perjuangan ini tidaklah mudah karena terkadang terhambat oleh berbagai faktor politik dan kepentingan tertentu. 

Gugatan ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa undang-undang yang ada tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Dalam perjuangan politik, Muhammadiyah dan elemen masyarakat sipil juga berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar dapat ikut serta dalam proses pembuatan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel.