 Integritas Pengacara
Integritas pengacara sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Ketika pengacara melanggar kode etik, hal ini dapat mengakibatkan keraguan publik terhadap sistem hukum. Sebuah survei oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa 70% responden tidak percaya pada pengacara yang terlibat dalam praktik tidak etis. Ketidakpercayaan ini dapat memperburuk citra hukum secara keseluruhan.
 Transparansi Proses Hukum
Transparansi dalam proses hukum juga merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan. Ketika masyarakat melihat bahwa proses hukum berlangsung dengan adil dan terbuka, kepercayaan mereka terhadap sistem hukum akan meningkat. Misalnya, publikasi hasil sidang dan putusan pengadilan secara online dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan.
3. Kode Etik dan Regulasi yang Mengatur
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, kode etik pengacara mencakup beberapa aspek penting, antara lain:
Kepatuhan terhadap Hukum: Pengacara wajib mematuhi hukum yang berlaku.
Perlindungan terhadap Klien: Pengacara harus menjaga kerahasiaan dan kepentingan klien.
Larangan Konflik Kepentingan: Pengacara tidak boleh terlibat dalam kasus yang mengandung konflik kepentingan.
Penerapan kode etik ini sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang dapat dipercaya oleh masyarakat.
Â
