Mohon tunggu...
Ahmad W. al faiz
Ahmad W. al faiz Mohon Tunggu... Penulis - Penulis.
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

a little bird which surrounds this vast universe, does not necessarily change itself, becoming a lizard. Do you know why. Yes you do.

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop

Otonomi Daerah Dalam Kebijakan Konflik Papua Merdeka

29 September 2024   06:05 Diperbarui: 29 September 2024   06:05 164
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Referensi:

1. Aspinall, E., & Fealy, G. (2003). Local power and politics in Indonesia: Decentralisation & democratisation. Institute of Southeast Asian Studies.

2. Bertrand, J. (2007). Indonesia's quasi-federalist approach: Accommodation amid strong integrationist tendencies. International Journal of Constitutional Law, 5(4), 576-605.

3. Ferrazzi, G. (2000). Using the "F" word: Federalism in Indonesia's decentralization discourse. Publius: The Journal of Federalism, 30(2), 63-85.

4. Hidayat, S. (2017). Decentralization and Regional Autonomy in Indonesia. In Routledge Handbook of Southeast Asian Politics (pp. 238-252). Routledge.

5. Malley, M. S. (1999). Regions: Centralization and resistance. In D. K. Emmerson (Ed.), Indonesia beyond Suharto: Polity, economy, society, transition (pp. 71-106). ME Sharpe.

6. Nordholt, H. S., & van Klinken, G. (Eds.). (2007). Renegotiating boundaries: Local politics in post-Suharto Indonesia. KITLV Press.

7. Prasojo, E., Kurniawan, T., & Holidin, D. (2007). An analysis of the government systems in Indonesia. Administrative Science Review, 2.

8. Rasyid, M. R. (2003). Regional autonomy and local politics in Indonesia. In E. Aspinall & G. Fealy (Eds.), Local power and politics in Indonesia: Decentralisation & democratisation (pp. 63-71). Institute of Southeast Asian Studies.

 "Membayangkan Reformasi Federalistik di Indonesia". _ Suatu Landasan Historis, Dalam Sejarah RIS, Republik Indonesia Serikat.

Baik, namun, sebelumnya, bahwa, perlu diketahui, rumusan wacana ini sebagai wawasan, dari konteks landasan sejarah dan konteks ini, berlangsung yakni, pada tahun 1949-1950, Indonesia sempat menganut sistem federal dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun, eksperimen ini berlangsung singkat karena dianggap sebagai bentuk strategi "devide et impera" Belanda. Sejak itu, Indonesia berkomitmen pada konsep negara kesatuan yang terpusat.

Namun demikian, pasca Reformasi 1998, wacana desentralisasi dan otonomi daerah kembali menguat. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi tonggak penting dalam pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Meskipun bukan federalisme, ini menandai perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan Indonesia.saya akan menyusun sebuah esai tentang "Demokrasi Federal dan Keutamaannya di Tengah Gelombang Arus Global" dengan fokus pada konteks Indonesia dan dunia. Dimana, demokrasi Federal dan Keutamaannya di Tengah Gelombang Arus Global: Perspektif Indonesia. Di era globalisasi yang ditandai dengan perubahan cepat dan kompleksitas tinggi, sistem pemerintahan menjadi semakin penting dalam menentukan ketahanan dan kemajuan suatu negara. Demokrasi federal, sebagai salah satu model tata kelola negara, menawarkan sejumlah keutamaan yang patut dipertimbangkan, terutama bagi negara besar dan beragam seperti Indonesia.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun