Aksi Separatisme di Papua dan Kaitannya dengan Sikap Kebangsaan

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali suku, budaya, dan bahasa. Dimana hal ini, menjadikan indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman yang tinggi namun rentan terhadap terjadinya konflik.

Salah satu penyebab konflik yang biasanya terjadi adalah adanya paham separatisme.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, separatisme merupakan gerakan atau paham yang bertujuan  untuk memisahkan atau mendirikan negara sendiri. Secara umum, separatisme adalah kelompok etnis atau kelompok identitas lain yang berupaya memisahkan diri dari suatu negara atau pemerintahan yang sah karena suatu alasan tertentu.

Penyebab terjadinya aksi separatisme cukup beragam dan kompleks. Mulai karena persoalan politik, ekonomi, hingga sosial dan budaya.

Hal ini tentu saja dapat mengancam keutuhan suatu negara, termasuk Indonesia. Maka dari itu perlu adanya penanggulangan dari pemerintah untuk mencegah terjadinya aksi separatisme terutama di Indonesia.

Mengapa masih terjadi aksi separatisme di Indonesia, terutama di Papua?

Dalam sejarahnya, Indonesia sering kali terjadi aksi separatisme.

Bahkan pada tahun 1999, Indonesia gagal dalam mempertahankan wilayah Timor Timur karena aksi separatisme ini.

 Timor Timur merasa bahwa pihak Indonesia telah bertindak melampaui batas. Seperti Pembantaian Santa cruz yang menewaskan lebih dari 200 orang, Pelanggaran HAM, Tindakan respresif, dan tindakan-tindakan lainnya.

Timor Timur mengganggap bangsa Indonesia sebagai bangsa penjajah dan mulai memperjuangkan kemerdekaannya. Alhasil dengan segala upaya dari pihak Timor Timur, Indonesia dengan berat hati harus melepas Timor Timur dari wilayah Indonesia.

Saat ini, Indonesia sekali lagi hampir mengulang sejarah kelam yang sama.

Papua yang dijuluki sebagai mutiara hitam dari timur nusantara karena sumber daya tambangnya yang melimpah, tidak membuat masyarakat wilayah tersebut sejahtera.

Sebaliknya masyarakat Papua justru merasa sumber daya alam mereka hanya di ekploitasi tanpa memperhatikan kesejahteraan mereka.

Dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, wilayah Papua sangat kurang. Wilayah Papua seperti dianaktirikan dari wilayah lain yang ada di Indonesia.  

Hal inilah yang menyebabkan munculnya kelompok saparatis di wilayah Papua. Kita sering mengenal mereka dengan sebutan OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Pemerintah  Indonesia telah beberapa kali melakukan penanganan terhadap kelompok saparatis tersebut. Sayangnya, upaya penanganan tersebut dianggap kurang tepat sehingga menimbulkan berbagai kasus pelanggaran HAM.

Bagaimana cara menanggulangi aksi separatisme di Indonesia?

Aksi separatisme dalam suatu negara memang sangat sulit dihindari, terutama di Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku, agama, ras, dan antargolongan yang tinggi.

Para pendahulu bangsa Indonesia telah menyadari hal tersebut. Oleh karena itu, para pendahulu bangsa Indonesia berupaya untuk menciptakan semboyan dan dasar negara yang dapat menyatukan bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh.

Akhirnya, telahirlah Pancasila sebagai hasil dari buah pikir para pendahulu bangsa Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa indonesia.

Para pendahulu bangsa Indonesia berharap bahwa hal tersebut dapat menumbuhkan sikap kebangsaan pada bangsa Indonesia.

Namun, untuk menumbuhkan sikap kebangsaan tersebut, tentu saja perlu adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah perlu mengusahakan pembangunan secara merata agar tidak ada lagi wilayah yang merasa dianaktirikan.

Seperti pada masa pemerintahan Jokowi yang mengadakan agenda prioritas.

Dimana program agenda prioritas ini adalah membangun banyak sekali infrastuktur berupa jalan di wilayah luar Jawa terutama di Papua.

Sehingga, masyarakat Papua dapat terbantu dengan adanya akses distribusi barang yang dapat menggerakkan roda aktivitas kemasyarakatan.

Diharapkan  dengan adanya program agenda prioritas ini dapat menjadikan masyarakat terutama di wilayah Papua dapat menaruh kembali kepercayaan mereka terhadap pemerintah.

Referensi:

• Armawi, Armaidy. 2019. Nasionalisme dalam Dinamika Ketahanan Nasional. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
• Mukhtadi. (2021). Strategi Pemerintah dalam Penanganan Gerakan Separatis Papua dan Implikasinya Terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia. Jurnal Diplomasi Pertahanan, 7(2). 
• Nugroho, K. A., Deksino, G. R., Nugroho, A. D., & Kamarani, S. (2023). Analisis Sejarah dan Kontemporer Gerakan Separatisme di Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan, 7(1), 95-100.  
• Shalihah, N. F., & Kurniawan, R.F. 2022. "Sejarah 19 Oktober 1999: Hasil Referendum Timor Timur Diakui Indonesia", https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/19/083000165/sejarah-19-oktober-1999--hasil-referendum-timor-timur-diakui-indonesia?page=all. Diakses pada tanggal 14 November 2024 pukul 22.00 WIB.