Isu Pilgub Jateng 2018, Pabrik Semen Kendeng Jateng

2.Rasio luasan lahan untuk kebutuhan pabrik dengan luasan lahan irigasi pertanian di wilayah karst Pegunungan Kendeng Utara masih dalam rasio normal. 

3.Konflik kepentingan antar masyarakat telah terjadi lebih dahulu. Konflik tertutup terjadi sekitar tahun 2008, antar LSM kontra pabrik semen dengan LSM pro pabrik semen. Konflik berkembang menjadi konflik terbuka, pada tahun 2010 konflik berkepanjangan menjadi konflik. Para aktor mewujudkan kepentingan melalui jalur musyarah, konflik hingga hukum. 

4.Secara sistemik, isu penolakan warga direspon kalangan akademis, sehingga justifikasi pada proses akademis semakin menguatkan kekuatan masyarakat. Para aktor mewujudkan kepentingan melalui jalur musyarah, konflik hingga hukum. 

5.Respon pemerintah dalam kaitannya dengan kasus penolakan warga, lebih dominan pada struktur relasi kepentingan elit. Pemerintah dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan atas kasus penolakan warga didominasi.

Hipotesa yang dapat ditarik dari perjalanan kasus adalah relasi struktur kekuasaan dominan pada kasus tersebut. Hipotesa lainnya, pola relasi berkembang menjadi lebih kompleks dengan keterlibatan elemen di luar pemerintah dan masyarakat, apalagi sejak kasus ini masuk ke ruang publik. Kajian akademik ikut mendominasi kajian penolakan warga atas berdirinya pabrik semen di Pegunungan Kendeng. 

Pokok masalah yang muncul adalah apakah problem penolakan muncul akibat substansi dari masalah lingkungan atau substansi dari relasi kepentingan? Apa faktor kunci dan solusi penolakan pembangunan pabrik semen tersebut? 

Paper ini mendiskusikan pokok masalah dengan pendekatan analitis deskriptif, mengacu pada data-data yang digunakan oleh banyak pihak, utamanya pihak berkepentingan pada kasus tersebut. 

Dugaan sementara pada kasus ini, dokumen kebijakan lingkungan baik material maupun formal, pada dasarnya membolehkan berdirinya pabrik semen pada wilayah tersebut. Namun pola relasi kekuasaan tidak mendukung proses berdirinya pabrik. Relasi kekuasaan menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memperkuat posisi mempengaruhi pengambil kebijakan.

B.Pembahasan

1.Relasi Struktur Kekuasaan

Relasi struktur kekuasaan didefinisikan sebagai hubungan asosiatif, disasosiatif maupun komplemen yang terbentuk dari struktur-struktur yang ada, baik mewakili kepentingan pemerintah, pengusaha (pemodal), maupun masyarakat sipil (LSM).