Lebih jauh lagi, Habermas menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah kunci untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan adil. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam diskusi mengenai pajak berganda. Melalui pendidikan dan kesadaran yang lebih baik tentang hak dan kewajiban perpajakan, masyarakat dapat berkontribusi pada dialog yang lebih konstruktif. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi kebijakan pajak, tetapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak dari pajak berganda terhadap kehidupan sehari-hari mereka.
Keterlibatan masyarakat juga dapat menciptakan inovasi dalam pendekatan perpajakan. Misalnya, dengan mendengarkan suara masyarakat, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka, seperti pengurangan beban pajak untuk usaha kecil atau insentif untuk sektor-sektor yang terdampak oleh pajak berganda. Dengan demikian, diskusi yang inklusif tidak hanya berfungsi untuk mengatasi masalah pajak berganda, tetapi juga untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
Terakhir, pentingnya evaluasi berkala terhadap kebijakan perpajakan yang dihasilkan juga tidak dapat diabaikan. Dalam konteks ini, Habermas mendorong adanya mekanisme umpan balik yang transparan, di mana masyarakat dapat menilai dan memberikan masukan mengenai efektivitas kebijakan yang diterapkan. Dengan cara ini, pemerintah dapat terus menyesuaikan dan memperbaiki kebijakan pajak mereka, sehingga sistem perpajakan yang ada benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip Habermas dalam konteks pajak berganda, kita tidak hanya menciptakan kebijakan yang lebih adil dan transparan, tetapi juga memperkuat partisipasi demokratis yang esensial untuk kesejahteraan sosial. Dialog yang terbuka dan kolaboratif dapat menjadi alat yang kuat untuk menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, serta antara negara-negara, yang pada akhirnya mengarah pada sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan di tingkat global.
Penerapan prinsip-prinsip Jurgen Habermas dalam diskusi mengenai pajak berganda menekankan pentingnya dialog inklusif antara negara, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk menciptakan kebijakan perpajakan yang adil dan transparan. Dengan membangun ruang publik yang sehat, semua pihak dapat berbagi pandangan, memperkuat legitimasi kebijakan, dan menciptakan konsensus mengenai norma-norma sosial. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan mendengarkan kebutuhan mereka tidak hanya membantu mengurangi pajak berganda, tetapi juga mendorong inovasi kebijakan yang responsif dan meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kebijakan yang diimplementasikan akan memastikan bahwa sistem perpajakan tetap relevan dan adil, menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih baik secara keseluruhan.
WHY
Dalam bukunya, "Knowledge and Human Interests" Jurgen Habermas memberikan kerangka yang kuat untuk memahami dinamika sosial dan ekonomi yang terlibat, Salah satu aspek kunci dari teori Habermas adalah pendekatan deliberatif, yang menekankan pentingnya dialog terbuka dan partisipasi aktif dalam pembentukan norma-norma sosial. Dalam konteks pajak berganda, pendekatan ini memungkinkan negara-negara dan pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan mencapai konsensus tentang kebijakan perpajakan yang adil, transparan, dan responsif terhadap tantangan global.
Selanjutnya, konsep intersubjektivitas dalam teori Habermas membantu menciptakan pemahaman bersama di antara individu dan negara mengenai isu-isu perpajakan yang kompleks. Diskusi yang inklusif dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi kebijakan perpajakan yang mungkin tidak adil atau merugikan, serta mendorong reformasi yang lebih adil. Dengan keterlibatan berbagai pihak, dialog ini berpotensi untuk menghasilkan solusi yang lebih efektif dan dapat diterima secara luas.
Teori ini juga menekankan pentingnya refleksi individu terhadap identitas dan posisi mereka dalam masyarakat. Dalam konteks pajak berganda internasional, kesadaran ini dapat mendorong individu untuk menjadi lebih kritis terhadap struktur perpajakan yang ada dan berpartisipasi dalam gerakan untuk perubahan. Refleksi ini penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih aktif dalam mendorong kebijakan perpajakan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial.
Dengan memfokuskan pada nilai-nilai keadilan yang mendasari kebijakan perpajakan, teori Habermas membantu mengeksplorasi bagaimana pajak berganda dapat diatasi dalam kerangka keadilan sosial dan ekonomi. Melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kita dapat membangun sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan Habermas memberikan panduan yang komprehensif untuk memahami dan mengatasi isu pajak berganda internasional dengan cara yang lebih adil dan partisipatif.
