Tidak semua daerah memiliki dukungan atau sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan program ini secara optimal. Daerah yang lebih maju mungkin memiliki infrastruktur dan kapasitas yang lebih baik dibandingkan dengan daerah yang kurang berkembang, sehingga menciptakan ketimpangan dalam pelaksanaan program.
2. Kurangnya Sinkronisasi Kebijakan
Ketidakselarasan antara kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pelaksanaan di tingkat daerah dapat menghambat kelancaran distribusi dan pelaksanaan program. Setiap daerah mungkin memiliki prioritas dan pendekatan yang berbeda, yang dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakefektifan dalam implementasi.
3. Komunikasi yang Tidak Efektif
Komunikasi yang kurang baik antara pemerintah pusat dan daerah dapat mengakibatkan kesalahpahaman mengenai tujuan, mekanisme, dan prosedur program. Hal ini dapat menghambat kolaborasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa program berjalan dengan lancar.
4. Keterbatasan Infrastruktur
Beberapa daerah, terutama yang berada di wilayah terpencil, mungkin menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur distribusi. Keterbatasan ini dapat menghambat pengiriman makanan bergizi kepada siswa, sehingga tujuan program untuk meningkatkan gizi anak-anak tidak tercapai.
5. Perbedaan Prioritas
Setiap daerah memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda. Jika pemerintah pusat tidak mempertimbangkan kondisi lokal saat merumuskan kebijakan, hal ini dapat menyebabkan program tidak berjalan sesuai harapan di beberapa daerah.
Dengan demikian, untuk mengatasi tantangan koordinasi ini, diperlukan upaya kolaboratif yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk peningkatan komunikasi, sinkronisasi kebijakan, dan dukungan sumber daya yang lebih merata.
Langkah Menuju Pemerataan