Analisis ini secara keseluruhan menyoroti pentingnya kesinambungan kebijakan dalam kabinet dan program yang sudah berjalan, termasuk peran penting tokoh-tokoh kunci seperti Sri Mulyani, yang telah berkontribusi pada pengelolaan ekonomi Indonesia di masa Jokowi. Tantangan utama bagi Prabowo adalah bagaimana memastikan bahwa tim ekonomi dan kebijakan yang telah sukses ini tetap berjalan dan beradaptasi dengan kondisi baru di bawah kepemimpinannya.
Dalam analisis yang dimuat oleh Channel News Asia (CNA), salah satu kekhawatiran yang disoroti adalah potensi peningkatan utang negara jika Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden Indonesia. Janji-janji kampanye Prabowo, seperti peningkatan belanja pertahanan dan program bantuan sosial, termasuk inisiatif seperti makan siang gratis di sekolah, dapat menyebabkan kenaikan pengeluaran pemerintah yang cukup signifikan. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan negara, kebijakan-kebijakan ini berisiko menambah beban utang Indonesia.
Peningkatan utang ini menjadi perhatian khusus karena Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan saat ini, telah berhasil menjaga kebijakan fiskal yang relatif stabil selama masa pemerintahan Jokowi. Sri Mulyani dikenal karena kemampuannya dalam mengelola defisit anggaran dan menjaga rasio utang terhadap PDB tetap terkendali, meskipun ada tantangan ekonomi global, seperti pandemi COVID-19 dan ketidakpastian pasar internasional.
Analisis tersebut menyoroti bahwa jika Sri Mulyani tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam pemerintahan Prabowo, hal ini bisa memicu ketidakpastian mengenai arah kebijakan fiskal Indonesia. Sri Mulyani dianggap sebagai salah satu andalan pemerintah Jokowi dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan memastikan pengelolaan utang yang prudent. Ketidakhadirannya dapat membuat investor dan pasar internasional merasa khawatir tentang kelanjutan kebijakan fiskal yang konservatif, terutama di tengah janji-janji kampanye yang mungkin memerlukan pengeluaran yang lebih besar.
Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah apakah Prabowo akan menemukan sosok lain yang memiliki kompetensi dan kepercayaan internasional yang sama seperti Sri Mulyani dalam menjaga keseimbangan fiskal negara. Jika utang negara meningkat tanpa adanya manajemen fiskal yang hati-hati, hal ini bisa memperburuk risiko ekonomi jangka panjang bagi Indonesia.
Analisis ini menekankan bahwa keberlanjutan kebijakan fiskal yang solid akan sangat tergantung pada siapa yang akan mengelola keuangan negara di masa pemerintahan Prabowo, serta bagaimana kebijakan ekonomi populis dapat dikelola tanpa meningkatkan risiko fiskal secara berlebihan.
Analisis dari Channel News Asia menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi Prabowo Subianto sehubungan dengan potensi pembentukan koalisi besar dan dampaknya terhadap pengelolaan fiskal Indonesia. Dalam konteks koalisi politik, biasanya terdapat praktik di mana partai-partai yang mendukung pemerintahan baru diberikan jabatan menteri sebagai imbalan atas kesetiaan mereka. Namun, pendekatan ini bisa membawa risiko tersendiri, terutama jika tidak diimbangi dengan strategi pendanaan yang jelas untuk mendukung program-program yang dijanjikan.
Ketidakjelasan dalam strategi pendanaan ini bisa memaksa pemerintah baru untuk meningkatkan utang guna membiayai berbagai program populis, seperti peningkatan belanja sosial dan infrastruktur. Hal ini mengarah pada kekhawatiran bahwa disiplin dalam pengelolaan utang publik dapat melonggar, yang tentunya akan mengganggu kepercayaan investor. Indonesia, di bawah kepemimpinan Sri Mulyani, telah diakui secara luas karena pengelolaan fiskal yang bijaksana, yang mencakup menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas yang aman dan memastikan keberlanjutan anggaran.
Kekhawatiran tentang pelonggaran disiplin utang ini sangat relevan, mengingat tantangan yang dihadapi Prabowo dalam menjalankan program-program ambisiusnya. Investor akan memperhatikan bagaimana pemerintahan baru mengelola kebijakan fiskal, dan jika mereka merasa bahwa disiplin keuangan melemah, hal ini bisa mempengaruhi keputusan investasi dan menurunkan kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia.
Oleh karena itu, Prabowo dihadapkan pada tantangan penting dalam memilih menteri pengganti, terutama di posisi kunci seperti Menteri Keuangan. Pemilihan yang tepat akan menjadi krusial untuk meredakan kekhawatiran investor internasional dan menunjukkan komitmen terhadap kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Pesan kesinambungan dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan negara sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan pasar, dan ini memerlukan sosok yang memiliki kredibilitas dan pengalaman dalam mengelola fiskal yang sehat.
Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa keputusan Prabowo mengenai susunan kabinet dan strategi pengelolaan fiskal akan memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi Indonesia di masa mendatang.
