Keikutsertaan Partai Gerindra dalam koalisi pemerintahan ini menunjukkan bahwa Prabowo tidak hanya memiliki kekuatan sebagai presiden terpilih, tetapi juga memiliki dukungan politik yang cukup kuat di parlemen. Hal ini penting untuk keberlanjutan pemerintahan karena pemerintahan koalisi yang solid akan lebih mampu mendorong agenda kebijakan dan reformasi yang diusulkan oleh presiden. Di sisi lain, koalisi juga berarti bahwa Prabowo dan Gerindra perlu berkompromi dengan partai-partai lain dalam pengambilan keputusan, terutama mengenai isu-isu ekonomi, sosial, dan kebijakan luar negeri.
Moody's menilai bahwa kemenangan Prabowo dan keterlibatan Partai Gerindra dalam koalisi pemerintahan baru akan memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas politik dan kebijakan di Indonesia.
Moody's Analytics menguatkan prediksi yang juga disampaikan oleh Fitch Ratings, bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan besar akan diteruskan oleh Prabowo Subianto jika ia menjabat sebagai presiden. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Prabowo, yang mencalonkan diri untuk ketiga kalinya sebagai presiden, telah mengindikasikan akan melanjutkan kebijakan ekonomi populer yang telah dijalankan oleh Jokowi, presiden yang segera mengakhiri masa jabatannya.
Kebijakan Jokowi yang paling menonjol mencakup pembangunan infrastruktur besar-besaran, percepatan hilirisasi sumber daya alam, serta pengembangan sektor manufaktur, terutama yang berfokus pada energi terbarukan dan kendaraan listrik. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dan memperkuat fundamental ekonomi jangka panjang.
Melanjutkan kebijakan ekonomi Jokowi berarti Prabowo akan fokus pada stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan melalui investasi besar di infrastruktur, integrasi lebih lanjut dari rantai pasok global, dan peningkatan produksi dalam negeri, terutama dalam sektor energi dan teknologi. Hal ini juga menunjukkan bahwa Prabowo cenderung menjaga kesinambungan kebijakan makroekonomi yang telah membantu mempertahankan stabilitas ekonomi Indonesia selama masa kepemimpinan Jokowi.
Moody's menyebutkan bahwa dengan tetap berpegang pada kebijakan-kebijakan ini, Prabowo tidak hanya berusaha menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan rasa stabilitas dan prediktabilitas bagi investor, baik domestik maupun asing. Ini sangat penting bagi Indonesia dalam upayanya menarik investasi untuk proyek-proyek besar dan memperkuat posisi ekonomi negara di kawasan Asia Tenggara.
Dengan kata lain, baik Fitch maupun Moody's memproyeksikan bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia akan tetap berada di jalur kebijakan ekonomi yang serupa dengan Jokowi, dengan fokus pada pertumbuhan jangka panjang dan peningkatan daya saing global.
Analisis yang dimuat oleh Channel News Asia (CNA) berjudul *"Commentary: With Prabowo poised to be next Indonesia president, his challenge is to ensure Cabinet continuity"* mengangkat tantangan yang akan dihadapi Prabowo Subianto jika ia terpilih sebagai Presiden Indonesia, salah satunya terkait keberlanjutan kabinet dan kebijakan ekonomi. Analisis ini mengutip pandangan Andree Surianta, seorang ahli kebijakan publik, yang menyoroti pentingnya Prabowo menjaga kesinambungan di pemerintahan, terutama dalam hal mempertahankan kabinet yang kompeten seperti di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Salah satu tokoh penting dalam kabinet Jokowi adalah Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang dihormati baik di dalam negeri maupun di komunitas internasional karena kebijakannya yang tegas dan berhasil menjaga stabilitas fiskal Indonesia. Surianta menekankan bahwa salah satu tantangan terbesar bagi Prabowo adalah memastikan kelangsungan kebijakan yang telah menjaga ekonomi Indonesia dalam kondisi stabil selama masa pemerintahan Jokowi. Sri Mulyani, yang telah memainkan peran kunci dalam pengelolaan fiskal, menjadi salah satu simbol dari keberlanjutan kebijakan ekonomi yang stabil dan kredibel di mata pasar internasional.
Selain itu, analisis ini juga menyebutkan bahwa Prabowo telah berjanji untuk melanjutkan beberapa kebijakan besar Jokowi, termasuk gaya koalisi besar dan program pembangunan infrastruktur skala besar. Program-program infrastruktur ini tidak hanya penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang tetapi juga merupakan pilar utama dalam meningkatkan konektivitas dan daya saing Indonesia di kancah global.
Selain infrastruktur, Prabowo juga berencana meningkatkan belanja pertahanan serta memperkuat program bantuan sosial. Peningkatan belanja pertahanan sejalan dengan visinya sebagai mantan jenderal untuk memperkuat pertahanan nasional, sementara program bantuan sosial diharapkan dapat membantu memperbaiki kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berada di kelompok rentan. Ini mencerminkan komitmen Prabowo untuk menjaga stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
