Pemerintah dapat menerapkan regulasi yang ketat terkait dengan penetapan suku bunga pinjaman mahasiswa. Regulasi ini dapat mencakup batasan atas suku bunga maksimum yang dapat dikenakan oleh lembaga keuangan serta persyaratan transparansi dalam penyampaian informasi kepada calon peminjam.
c. Kemitraan dengan Lembaga Keuangan
Pemerintah dapat menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan untuk menawarkan pinjaman mahasiswa dengan suku bunga yang bersaing. Dengan memfasilitasi kemitraan ini, pemerintah dapat memastikan bahwa mahasiswa memiliki akses ke pinjaman dengan kondisi yang menguntungkan.
d. Bantuan Subsidi
Pemerintah dapat memberikan bantuan subsidi kepada lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman mahasiswa dengan suku bunga yang rendah. Subsidi ini dapat membantu mengimbangi biaya administrasi dan risiko yang ditanggung oleh lembaga keuangan, sehingga mereka dapat menawarkan suku bunga yang lebih rendah kepada mahasiswa.
e. Edukasi Keuangan
Pemerintah dapat melakukan kampanye edukasi keuangan untuk mahasiswa, sehingga mereka dapat memahami implikasi suku bunga terhadap pembayaran pinjaman mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang suku bunga, mahasiswa dapat membuat keputusan pinjaman yang lebih cerdas dan memilih produk dengan suku bunga yang paling menguntungkan bagi mereka.
Dengan mengambil langkah-langkah ini, pemerintah dapat memastikan bahwa suku bunga pinjaman mahasiswa yang ditawarkan kepada mahasiswa adalah adil, bersaing, dan tidak memberatkan. Ini akan membantu meningkatkan akses ke pendidikan tinggi bagi semua kalangan masyarakat dan mendukung kemajuan ekonomi dan sosial negara secara keseluruhan.
3. Keterjangkauan yang Merata
Pastikan bahwa akses terhadap pinjaman mahasiswa tersedia secara merata bagi semua mahasiswa, termasuk mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Memastikan bahwa layanan pinjaman mahasiswa dapat diakses secara merata oleh seluruh mahasiswa, tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka, adalah suatu aspek penting dalam menciptakan kesetaraan akses terhadap pendidikan tinggi. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan hal ini terwujud:
a. Kebijakan Inklusif