Hapus Ambang Batas Parlemen: Harapan Baru Menuju Demokrasi yang Lebih Inklusif

Walaupun penghapusan ambang batas parlemen membawa harapan baru bagi demokrasi, penerapannya pada ambang batas presidensial masih menjadi sumber perdebatan. Meskipun langkah menghapus ambang batas parlemen dianggap sebagai tonggak sejarah yang menguatkan prinsip inklusi dalam proses politik, penggunaan ambang batas serupa pada tingkat presidensial masih menimbulkan kontroversi. 

Hal ini karena ambang batas presidensial memiliki implikasi yang berbeda dalam sistem politik. Pada tingkat presidensial, ambang batas dapat menjadi alat untuk memastikan stabilitas politik dan kualitas kepemimpinan. Dengan mempertahankan ambang batas presidensial, beberapa pihak berpendapat bahwa ini dapat mencegah terjadinya fragmentasi politik dan memastikan bahwa calon presiden yang terpilih memiliki dukungan yang cukup luas dari pemilih.

Namun, di sisi lain, penggunaan ambang batas presidensial juga dapat dilihat sebagai pembatasan terhadap akses terhadap proses politik bagi calon presiden dari partai-partai kecil atau independen. Hal ini dapat memicu kritik terhadap keadilan dan inklusivitas dalam proses pemilihan presiden. 

Oleh karena itu, penerapan ambang batas presidensial membutuhkan pertimbangan yang matang serta dialog yang inklusif antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses politik. Penting untuk memperhitungkan dampak dan implikasi dari keputusan ini terhadap stabilitas politik dan keadilan dalam proses politik secara keseluruhan. 

Dengan adanya perdebatan mengenai penghapusan ambang batas parlemen dan penerapannya pada ambang batas presidensial, penting bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk terlibat dalam diskusi yang konstruktif dan membantu membangun konsensus yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. 

ilustrasi-orang-sedang-berargumen-169-65e19620c57afb171447f982.jpeg

Foto: Getty Images/Klaus Vedfelt

Argumen Mendukung 

1. Konsistensi akan terwujud dengan penerapan sistem tanpa ambang batas pada semua tingkatan pemilihan umum, yang akan menciptakan kesetaraan dalam sistem politik. Melakukan penerapan sistem tanpa ambang batas di semua tingkatan pemilihan umum mencerminkan prinsip kesetaraan dalam partisipasi politik. Dengan tidak adanya ambang batas, setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama tanpa memandang tingkat pemilihan tersebut. 

Hal ini memastikan bahwa semua partai politik dan kandidat memiliki kesempatan yang setara untuk bersaing dan memperoleh representasi di semua tingkatan pemilihan umum. Selain itu, konsistensi dalam penerapan sistem tanpa ambang batas di semua tingkatan pemilihan umum akan menciptakan kejelasan dan transparansi dalam proses politik. 

Tidak adanya perbedaan dalam persyaratan atau aturan antara pemilihan umum di tingkat parlemen, presiden, atau tingkat lokal akan memudahkan pemahaman masyarakat tentang proses politik dan hak-hak politik mereka. Dengan adanya konsistensi dalam penerapan sistem tanpa ambang batas, akan tercipta lingkungan politik yang lebih stabil dan dapat diprediksi. Partai politik dan kandidat akan lebih mampu merencanakan strategi politik mereka tanpa perlu mempertimbangkan perbedaan persyaratan atau aturan di berbagai tingkatan pemilihan umum. 

Secara keseluruhan, penerapan sistem tanpa ambang batas pada semua tingkatan pemilihan umum akan menciptakan konsistensi dan kesetaraan dalam sistem politik. Hal ini merupakan langkah penting dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi yang mengutamakan kesetaraan dan partisipasi politik yang inklusif.