Sempat isu berkembang keseluruh dunia tentang Negeri Pertiwi yang diprekdiksi akan menjadi salah satu kandidat utama penambahan anggota BRICS, atau menggantikan kedudukan India (yang saat itu mengalami penurunan perekonomi sangat tajam, akibat serangan balik). Mengapa Rusia dan China memprakarsasi dan mem Back-up BRICS...? Jawabannya, sangat sederhana, berusaha: Memerangi Ketidakadilan, Memerangi Kesewenangan, Memerangi Limited Currency Domination (US $ and Euro), Mendukung Kesetaraan anggota yang tidak terjadi di dalam tubuh IMF dan World Bank, didominasi oleh USA dan Eropa. Tapi apakah tidak ada agenda lain yang melatar belakangi Perdirian BRICS dengan NDB dan CRA nya...? Tentu sebuah badan dunia didirikan untuk: Pertama, kepentingan ekonomi negara terkuat dibadan tersebut. Kedua, menciptakan New Global Empire, selama ini didominasi oleh USA dan Eropa. Sehingga tercipta dua block kekuatan ekonomi masing-masing dipimpin oleh Western Cabal dan Far-Eastern Cabal.
So...? Kembali ke dalam negeri, masih ingatkah kita, tentang penolakan Gubernur DKI Joko Widodo terhadap tawaran pinjaman dana dari World Bank...? (Baca lengkap artikelnya di http://politik.kompasiana.com/2014/11/15/presiden-jokowi-imfworldbank-dan-bbm-703397.html ). Apa lacur...? Demo buruh berurutan mengikuti dan menyusul peristiwa penolakan tersebut. Tapi mengapa BRICS Development Bank tidak ikut menawarkan atau berpartisipasi menawarkan pinjaman terkait GiganticProject Presiden Jokowi...? Semua bergantung pada keptusan bijak yang akan ditempuh oleh Presiden sendiri; WRONG STEP could be a CHAOS yang berakibat/berujung pada IMPEACHMENT.
Sejatinya pinjaman yang ditawarkan oleh World Bank juga tidak harus selalu bermasalah, terkadang permasalahan terjadi karena perilaku pejabat kita sendiri yang menempatkan dirinya berada di bawah telapak kaki World Bank. Seluruh pemimpin dan Rakyat Negeri tidak perlu menafikan dan mencampakkan badan-badan dunia seperti World Bank, yang dibutuhkan adalah Self Confidence, Dignity, Pride, Sovereignty, and How to manage all decisions and agreement with World Bank, for the benefit of the people of Indonesia;
Ada beberapa perkembangan baru yang terjadi setelah Gubernur Jokowi terpilih menjadi RI-1. Basuki Tjahaya Purnama yang saat ini menjadi Gubernur DKI menyetujui pinjaman dari World Bank, mudah-mudahan ini adalah hasil dari sebuah proses yang telah disebutkan di atas dan demi kepentingan masyarakat DKI. Selain dari itu keputusan ini juga akan memberikan dampak positif bagi kredibilitas, kenyaman dan keamanan dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI.
http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/08/18564711/Bank.Dunia.Bantu.Ahok.Wujudkan.Jakarta.Baru.
Perkembangan lain, seperti dikemukakan Menko Ekonomi Sofyan Djalil, bahwa World Bank tertarik untuk memberikan pinjaman dengan berbagai keuntungan dan kelebihan dibanding dengan pinjaman luarnegeri lain (We hope this is not a Tricky game), terutama dibanding dengan mengeluarkan Global Bond. Apabila kita mencermati dan menelaah dengan teliti pernyataan sang Menko, ia cenderung untuk lebih menyetujui skema yang diajukan World Bank. Pertanyaannya, mengapa tiba-tiba Menko mengeluarkan pernyataan tersebut...? Apakah presiden memonitor sepenuhnya pertemuan tersebut...?
http://www.tempo.co/read/news/2014/12/08/090627039/p-World-Bank-Tawari-Jokowi-Utang-Baru
Jika memang benar World Bank menawarkan skema pinjaman lebih menguntungkan, seperti apa bentuk penawaran dan permintaan yang diajukan...? Mengapa tidak dipublikasikan saja sehingga rakyat dapat memberikan masukan dan penilaian atas rancangan yang di ajukan, sebab hal ini terkait dengan sebuah GiganticProject yang akan meninggalkan hutang tidak sedikit, dan berdampak pada anak cucu dimasa depan. Ada pepatah diluar sana yang mengatakan “The more Debt, The more we can Control the Government; Like a Drone” Terkadang juga, karena keadaan yang sudah diciptakan dan tercipta sedemikian rupa, pemerintah tidak memiliki banyak pilihan. Jika pemerintah berani menolak pinjaman dari sebuah lembaga atau badan dunia tentu dampaknya akan sangat serius dan tidak main-main.
Dibawah ini adalah kemungkinan beberapa hal yang akan terjadi jika penawaran ditolak oleh Pemerintahan President Jokowi dari instsitusi keuangan global, berdasarkan pada pengalaman sejarah buruk bangsa ini. Fakta, pada Era Alm. Presiden Suharto:
Pre-Conditioning:
- Membangun dan membentuk Opini masyarakat menggunakan kepanjangan tangan PRESSTITUTE MEDIA/DickSucker MEDIA and EUNUCH JOURNALIST, melalui Propaganda; Derogatory, Mockery, Slander, Bias, Demonization, dengan bantuan PUNDITOCRACY (Pundit Wani-piro). Untuk melawan pemerintahan.
- Memanfaatkan krisis kepercayaan dan kebencian terhadap Istana Negera beserta inner-circle dan keluarga Presiden.
