Mengungkap Kegelisahan dan Refleksi Kritis terhadap Bahaya Kehausan Berkuasa

Ada kabar bahwa individu yang baru saja menang dalam Pileg akan mencalonkan diri sebagai bupati dalam Pilkada. Ini mungkin terjadi karena berbagai alasan, namun secara etis, sikap ini mencerminkan kerakusan atau kehausan berkuasa. Orang tersebut tidak puas, tidak bersyukur atas apa yang sudah diraihnya, serta tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk melayani masyarakat.

Kehausan berkuasa sering merusak tatanan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Obsesi terhadap kekuasaan tidak hanya merugikan sistem politik, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial. Artikel ini berusaha mengungkap dampak negatif kehausan berkuasa, mendorong refleksi kritis, menumbuhkan kegelisahan positif, menawarkan tips bagi yang berambisi memegang kekuasaan. Kesadaran akan bahaya ini membantu mencegahnya dan membangun sistem politik yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan umum.

Dampak Negatif Kerakusan Berkuasa

Pemimpin yang haus kekuasaan sering mengabaikan prinsip dasar demokrasi seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Ia cenderung memperkuat kekuasaan pribadi, misalnya dengan memanipulasi pemilihan, mengurangi kebebasan pers, dan membatasi oposisi politik, yang merusak fondasi demokrasi yang sehat.

Pemimpin seperti ini sering menyalahgunakan otoritas, mengonsolidasikan kekuasaan dengan mengubah konstitusi, memberangus oposisi, dan menggunakan aparat keamanan untuk menindas. Ini menciptakan lingkungan yang tidak demokratis, suara rakyat tidak berdaya secara signifikan terhadap kebijakan pemerintah.

Kepercayaan publik menurun ketika sistem politik hanya melayani elite yang berkuasa. Ini mengakibatkan apati politik dan menurunnya partisipasi dalam proses demokrasi. Korupsi juga meningkat ketika pemimpin menggelapkan dana publik untuk keuntungan pribadi, bukan pembangunan masyarakat.

Ketidakadilan sosial meningkat karena kebijakan diskriminatif yang memperkuat kekuasaan. Misalnya, rezim apartheid di Afrika Selatan mempertahankan dominasi minoritas kulit putih atas mayoritas kulit hitam. Kehausan berkuasa menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik, seperti peristiwa di Venezuela di bawah Hugo Chvez dan Nicols Maduro, yang menyebabkan krisis ekonomi dan migrasi massal.

Robert Mugabe memerintah Zimbabwe selama 37 tahun dengan tangan besi, menindas oposisi dan memanipulasi pemilu. Di Indonesia, Orde Baru di bawah Suharto memerintah selama 32 tahun dengan korupsi yang merajalela dan pembatasan kebebasan politik, menyebabkan krisis ekonomi dan politik. Ahli studi demokrasi Larry Diamond (2008), dalam The Spirit of Democracy, menekankan bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi dapat merusak karakter pemimpin dan sistem politik.

Mendorong Refleksi Kritis

Kita perlu mempertanyakan motivasi individu yang memegang banyak jabatan politik. Apakah mereka ingin melayani masyarakat atau mencari keuntungan pribadi dan kekuasaan? Dalam demokrasi yang sehat, pemimpin harus memiliki panggilan untuk melayani, bukan sekadar ambisi pribadi.

Ambisi berlebihan sering terlihat dari tindakan yang tidak etis, seperti memperpanjang masa jabatan atau mengakumulasi kekuasaan. Kita harus kritis terhadap politisi yang memanipulasi proses demokrasi demi kepentingan pribadi.

Tidak mempertanyakan motivasi pemimpin politik bisa merugikan. Pemimpin yang ambisius dapat menyalahgunakan kekuasaan, mengabaikan kepentingan publik, dan merusak demokrasi. Sebagai warga negara, kita harus waspada dan kritis terhadap pemimpin kita.

Pemimpin yang baik harus mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Keputusan dan kebijakan harus bermanfaat bagi masyarakat luas, bukan keuntungan pribadi atau kelompok.

Mengedepankan kepentingan masyarakat memerlukan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi memastikan bahwa keputusan dan proses pemerintahan dapat diawasi oleh publik, sementara akuntabilitas menuntut pemimpin untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan kepentingan masyarakat menjadi prioritas.

Jika kepentingan pribadi diutamakan, kebijakan yang diambil tidak berkelanjutan dan merugikan masyarakat. Korupsi, ketidakadilan, dan ketidakstabilan sosial adalah beberapa dampak negatifnya. Karena itu, pemimpin harus selalu ingat bahwa ia dipilih untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nelson Mandela mengorbankan kebebasannya untuk melawan apartheid dan membangun Afrika Selatan yang lebih adil, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia.

Menumbuhkan Kegelisahan yang Positif

Dalam konteks politik, kegelisahan adalah bentuk kesadaran kritis yang penting. Masyarakat harus gelisah dan kritis terhadap praktik politik yang tidak sehat untuk mendorong perubahan dan perbaikan sistem politik.

Kegelisahan ini mengungkap ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat yang gelisah akan lebih cenderung mencari informasi, mengedukasi diri, dan memahami isu-isu politik.

Jika masyarakat tidak peduli atau merasa tidak berdaya, pemimpin korup dan otoriter dapat beroperasi tanpa pengawasan. Kegelisahan yang positif mendorong keterlibatan aktif dalam politik melalui pemilu, demonstrasi damai, atau partisipasi dalam organisasi masyarakat sipil. Paulo Freire (1970), dalam Pedagogy of the Oppressed, menekankan pentingnya kesadaran kritis dalam pendidikan dan masyarakat.

Kegelisahan terhadap politik yang tidak adil mendorong tindakan nyata seperti partisipasi dalam pemilihan, protes, atau dukungan reformasi kebijakan. Kegelisahan yang dirasakan oleh banyak orang dapat membentuk gerakan sosial yang menekan pemerintah untuk bertindak lebih adil dan transparan, seperti gerakan anti-korupsi di berbagai negara.

Masyarakat yang kritis dan menuntut perubahan mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang lebih baik dan responsif. Kegelisahan ini memastikan bahwa kebijakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Pengawasan dan kritik masyarakat terhadap tindakan pemimpin menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. John Dewey (1916), dalam Democracy and Education, menekankan bahwa demokrasi yang sehat memerlukan keterlibatan aktif dan kritis dari masyarakat melalui pendidikan dan kesadaran.

Tips yang Ditawarkan bagi yang Ingin Berkuasa

Pertama, utamakan layanan masyarakat dengan fokus pada kepentingan publik dan responsif terhadap kebutuhan mereka. James MacGregor Burns (1978), dalam Leadership, menekankan bahwa kepemimpinan adalah tentang melayani, bukan sekadar memegang kekuasaan.

Kedua, berikan kesempatan yang adil dengan mempromosikan kesetaraan dan menghargai keanekaragaman. Nelson Mandela (1994), dalam Long Walk to Freedom, menunjukkan pentingnya memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi semua orang.

Ketiga, kedepankan transparansi dan akuntabilitas. Transparency International (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah elemen penting untuk berfungsinya demokrasi dan memastikan, yang berkuasa bertanggung jawab atas tindakannya.

Keempat, pegang teguh nilai-nilai moral dan etika seperti integritas, kejujuran, dan komitmen untuk melakukan yang benar. Pemimpin harus menjadi teladan moral dan etika, yang membangun kepercayaan dan rasa hormat dari masyarakat. Warren Bennis (1985), dalam Leaders: Strategies for Taking Charge, menunjukkan bahwa pemimpin dengan kapasitas moral yang kuat dapat menerjemahkan visi etis dan berkelanjutan menjadi kenyataan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Paparan di atas menekankan bahwa kehausan berkuasa adalah ancaman serius bagi demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Memahami dampak negatifnya, merenungkan bahaya yang ditimbulkannya, dan menumbuhkan kegelisahan yang positif dapat membangun kesadaran kritis yang diperlukan untuk mengawal proses politik. 

Melalui komitmen pada layanan publik, keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta moral dan etika yang tinggi, individu yang berambisi memegang kekuasaan dapat berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan lebih adil. Kekuasaan pun digunakan untuk kebaikan bersama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. (*)