Perizinan BPN di Antara Jaksa, KPK, dan Bareskrim

atau

Simpanannyakah? 

Semakin pusing memikirkan siapa yang menikmati itu, laah orang pelaku utamanya masih banyak dan bebas berkeliaran dan bahkan seringkali kariernya lebih sukses, malah lebih cepat, mana uangnya semakin banyak. 

Biasanya semakin banyak uangnya, semakin cepat kariernya, semakin tinggi pangkatnya, menjadi semakin tidak bisa ditangkap. 

Mereka ini semakin sakti mandra guna, baju besi otot baja tak tersentuh. Tetapi hukum dan aparat-aparat generasi muda tidak tinggal diam bakal mengejar terus golongan-golongan ini. 

Kembali lagi bahwa beberapa kasus perizinan yang ditangkap KPK jika disimak ujungnya adalah perkara suap dan pungli yang berkaiatan dengan tanah, pertanahan, pertambangan, perhutanan. Menyusul korupsi dana-dana pembangunan dari anggaran daerah dan anggaran nasional.

Penangkapan pejabat LIPPO Group oleh KPK di Bekasi adalah masalah perizinan yang terkait tanah dan pertanahan. Ujung akhir dari perizinan bupati bekasi adalah untuk keabsyahan tata ruang tanah, penggunaan ruang tanah, keabsahan pemafaatan ruang tanah, dan ujungnya akan ke permohonan sertifikat hak atas tanah sebagai bukti syah kepemilikan tanah. 

Serfitikat tanah inilah yang paling diburu karena bernilai ratusan milyar jika diagunkan di Bank.

Penangkapan demi penangkapan perizinan sudah sering dilakukan KPK di berbagai tempat, seperti penangkapan Bupati Rita yang ditangkap karena IZIN LOKASI sebagai syarat utama permohonan sertfikat hak atas tanah. Dan penangkapan Hartati Murdaya Poo dan pegawainya yang ditangkap KPK di bandara karena perizinan kepala daerah yang harus ada untuk permohonan tanah Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan besar.

Penangkapan pengembang reklamasi di Jakarta Utara yang ditangkap KPK saat menyuap DPRD untuk mengurus Perda Tata Ruang. 

Banyak yang bertanya-tanya kenapa pengusaha butuh Perda DKI harus dibela-belain perlu disuap?