Ahok – Jarot akan selesai cuti kampanye pada hari Sabtu, tanggal 11 Feruary 2018, yang berarti, hari Senin tanggal 13 Februari, mereka sudah bisa masuk kantor lagi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Namun, kalau melihat kasus hukum yang sedang dijalani oleh Ahok, maka kans dia untuk kembali sebagai gubernur sangatlah rentan.
Pandangan Mendagri vs Pihak Yang Menentang
Mendagri Tjahyo Kumolo mengatakan, bahwa dia akan menunggu Jaksa Penuntut Umum menuntut Ahok. Jika jaksa menuntut di bawah lima tahun, maka Ahok bisa terus menjadi gubernur. Sebaliknya, jika jaksa menuntut dengan hukuman lima tahun, maka Ahok akan diberhentikan sementara sampai ada putusan inkracht dari pengadilan.
Pernyataan Mendagri ini, terutama tentang akan menunggu tuntutan jaksa sebelum memutuskan pemberhentian Ahok, mendapat tentangan dari beberapa pihak. Mendagri dianggap tidak mau menjalankan perintah UU No.23 Th 2014, pasal 83, ayai 1, yang berbunyi:
Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Seperti diketahui, dalam awal sidang, jaksa mendakwa Ahok dengan dua alternatif dakwaan. Dakwaan alternatif pertama, jaksa menjerat Ahok dengan Pasal 156a KUHP dengan ancaman pidana maksimal lima tahun. Sedangkan, dakwaan alternatif kedua mengacu Pasal 156 KUHP dengan ancaman pidana maksimal empat tahun. (Sumber berita & KUHP)
Pihak yang berpendapat Ahok harus diberhentikan sementara, mengacu kepada dakwaan alternatif pertama Pasal 156a KUHP, sehingga sesuai UU No.23 Th 2014, terutama pasal 83, ayat 1, Mendagri wajib memberhentikan sementara Ahok.
Sementara Mendagri berpendapat, bahwa karena Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dua alternatif dakwaan, maka untuk kepastian dan keadilan, Mendagri menunggu dakwaan yang akan dipakai jaksa dalam tuntutan nantinya, yang kemungkinan pada beberapa minggu ke depan setelah pemeriksaan saksi-saksi selesai.
Bila jaksa menggunakan pasal 156a KUHP dan dituntut lima tahun, maka Ahok diberhentikan sementara. Sebaliknya bila jaksa menggunakan pasal 156 KUHP, maka Ahok tetap menjabat jadi gubernur, karena tuntutannya maksimal hanya empat tahun.
Desakan beberapa pihak agar Mendagri segera memberhentikan sementara Ahok tanpa menunggu tuntutan jaksa, akan berpotensi di gugat ke PTUN, apabila ternyata jaksa menuntut berdasar pasal 156 KUHP yang maksimal ancamannya empat tahun. Sebaliknya, dengan membiarkan Ahok menjabat, sampai tuntutan jaksa dibacakan, meskipun juga berpotensi digugat, namun sebenarnya ini adalah pilihan yang terbaik.
Nasib Ahok Di Tangan Jaksa
Jadi, sepertinya nasib Ahok ada di tangan Jaksa Penuntut sekarang. Boleh dikata karir Ahok sebagai gubernur akan pudar, jika dituntut lima tahun penjara sesuai pasal 156a KUHP.  Hal ini disebabkan pemberhentian sementara ini dilakukan sampai ada putusan inkracht atau sampai ada keputusan hukum tetap dari pengadilan.
Kalau merujuk pasal 244 KUHP, maka jika Ahok diputus bebas murni di Pengadilan Negeri (PN) nantinya, maka dia punya hak untuk menjabat kembali sebagai gubernur, meskipun jaksa mengajukan banding (pembaca dipersilakan mengkoreksi hal ini). Hanya saja, pada tahun 2011, hal yang sama pernah terjadi pada Agusrin, Gubernur Non-aktif Bengkulu. Meskipun sudah diputus bebas di PN, tetap tidak dikembalikan posisinya sebagai Gubernur oleh Mendagri waktu itu, dengan berbagai macam pertimbangan.
Seandainya, Ahok diputus bersalah oleh PN, maka bisa dipastikan karirnya sebagai Gubernur DKI akan selesai. Ini disebabkan proses pengadilan selanjutnya yaitu banding di Pengadilan Tinggi (PT), hingga Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, diperkirakan akan memakan waktu dua, tiga bahkan empat tahun. Artinya, Ahok tidak akan pernah menjalani sisa waktu sebagai gubernur, yang berakhir hingga Oktober 2017. Bahkan jika nanti memenangi Pilkada pun, dia tidak akan bisa langsung menjabat, karena masih diberhentikan sementara.
Penutup
Sebenarnya ada yang lebih menarik menurut penulis, yaitu sikap Mendagri nantinya seandainya jaksa dalam tuntutannya menggunakan pasal 156a, yang ancamannya maksimal lima tahun, namun ternyata hanya menuntut hukuman dibawah lima tahun, misalnya tiga tahun. Apakah Mendagri akan memberhentikan atau tetap mempersilakan Ahok menjadi gubernur?Â
Jadi, mari ditunggu saja sikap kejaksaan yang merupakan bagian dari eksekutif dalam menuntut Ahok pada beberapa pekan ke depan. Pasal 156 atau 156a yang akan dipakai dan berapa lama tuntutan kurungan penjara buat Ahok. Juga ditunggu saja sikap Mendagri dalam menyikapi tuntutan jaksa tersebut.
Sejatinya, bagi penulis, mau Ahok tetap Gubernur atau Jarot Plt Gubernur untuk sisa waktu jabatan, sama saja. Mereka dua-duanya baik dan amanah. Sekian.
