Integrasi Profil PPAT dalam Sistem PSE
Sistem dapat menyertakan profil PPAT beserta wilayah kerja, sehingga pengguna dapat memilih PPAT berdasarkan preferensi dan melihat rekam jejak atau ulasan layanan.
Pada prinsipnya implementasi akta elektronik penting untuk mengatur afiliasi yang jelas antara pengguna dan PPAT. Afiliasi ini penting agar hak akses PPAT hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi kualifikasi wilayah kerja tertentu, serta memastikan pengguna dapat terhubung langsung dengan PPAT yang relevan. Selain itu, sistem juga sebaiknya memberikan kebebasan bagi pengguna untuk memilih PPAT atau menyediakan penunjukan otomatis yang adil dan efisien. Dengan demikian, implementasi akta elektronik akan berjalan lebih lancar, transparan, dan sesuai dengan aturan yang ada.
Kesimpulan
Implementasi akta elektronik dalam pertanahan menjadi langkah besar dalam proses digitalisasi layanan pertanahan di Indonesia. Dengan dukungan regulasi dari Kementerian ATR/BPN, sertifikasi tanah elektronik, dan UU ITE, akta elektronik kini memiliki landasan yang lebih kuat untuk diterapkan. Kolaborasi antara BPN, Kantor Pertanahan, PPAT, serta masyarakat pengguna menunjukkan bahwa digitalisasi ini dapat diterapkan dengan sinergi yang efektif.
Implementasi akta elektronik diharapkan semakin mempercepat dan mempermudah layanan pertanahan, sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat serta kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Hal yang paling penting adalah mengurangi potensi sengketa pertanahan.
Author: Agus Suhariono
Tanggal: 15-11-2024
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
