Kursi Presiden menjadi incaran banyak pihak. Siapa cepat ia selamat. Prinsip itu yang terlihat. Tidak bisa dipungkiri, rivalitas dan gesekan PKI dan Angkatan Darat yang paling terlihat dan semakin meruncing.
PKI menuding Angkatan Darat sebagai kontra revolusioner, karena selalu menjegal agenda politik PKI.Â
Usulan pembentukan angkatan kelima dengan mempersenjatai 15 juta kaum buruh dan petani--berdalih sukarelawan Trikora dan Dwikora--ditolak keras TNI-AD. Angkatan Darat telah mencium manuver liar PKI.
Tidak tinggal diam, PKI juga melakukan serangan dengan menghembuskan adanya Dewan Jenderal yang diperkuat dengan adanya Dokumen Gilchrist; menurut PKI sebagai bukti hubungan erat antara CIA dan petinggi TNI AD.Â
Isu TNI AD akan melakukan kudeta pada 5 Oktober 1965 santer berhembus di kalangan Istana Merdeka. Dan PKIlah yang konsisten menghembuskannya.
Gerakan 1 Oktober
Pada 1960-an politik luar negeri Indonesia lebih condong ke Blok Timur. Konfrontasi perebutan Irian Barat, konflik dengan Malaysia dan Inggris, keluarnya Indonesia dari PBB, benar-benar menjadikan Indonesia semakin mengisolasi diri dari Blok Barat.
Di satu sisi kondisi ekonomi Indonesia benar-benar babak belur. Biaya untuk perang, nasionalisasi perusahaan Belanda, dan hasrat mencetak uang berlebihan tanpa diseimbangkan dengan produksi barang menjadikan ekonomi Indonesia besar pasak daripada tiang. Pada 1965 inflasi tercatat 592%.
Posisi yang sulit dari pemerintah untuk mendapat kepercayaan rakyat. Pengangguran merajalela dan beras semakin langka. Rakyat lapar, bingung, dan marah. Situasi ideal untuk menggerakkan massa. PKI sepertinya tahu dengan kondisi yang bagi mereka dikatakan "revolusi telah matang".
Puncaknya, Gerakan 1 Oktober 1965. Pasukan yang dipimpin Kolonel Untung Sjamsuri--kader PKI--dari Resimen Cakrabirawa (Pasukan pengawal presiden) pada Jumat dini hari menculik dan membunuh 6 Jendral TNI AD dan satu perwira pertama.
Siaran RRI yang dikendalikan Gerakan 1 Oktober beralasan; tujuan gerakan tersebut adalah pembersihan di lingkup internal AD serta untuk melindungi keselamatan Presiden Soekarno dari kudeta yang PKI sebut Dewan Jenderal.
