Dinamika Regionalisme ASEAN Menangani Pandemi Covid-19

Virus corona termasuk dalam superdomain dari kelompok biologis. Coronavirus adalah kelompok virus terbesar dalam ordo Nidovirales. Semua virus dari ordo Nidovirales adalah virus RNA indera yang tidak tersegmentasi. Coronavirus termasuk dalam subgenus Coronavirus, subfamili Coronavirus, dan virus Sabeidae. Virus awalnya dikelompokkan menurut serologi, tetapi sekarang dikelompokkan menurut filogeni. Untuk ilustrasi yang lebih baik, subgenus Sarbecovirus mencakup BatSLCoV, SARSCoV, dan 2019nCoV. 

BatSLCoV awalnya ditemukan di Zhejiang, Yunnan, Guizhou, Guangxi, Shaanxi, dan Hubei, Cina. Kelompok lain menunjukkan bahwa kelompok coronavirus termasuk kelelawar coronavirus (BcoV), Porcine Hemagglutinating Encephalomyelitis Virus (HEV), Murine Hepatitis Virus (MHV), Human Coronavirus OC43 (HCoVOC43), Human Coronavirus HKU1 (HCoVHKU1), dan Coronavirus Sindrom Pernafasan Akut yang Parah (SARSCoV) (Schoeman, Fielding (2019). Banyak negara-negara yang terkena dampak dari COVID-19 khususnya negara-negara dikawasan Asia Tenggara.

Banyak negara anggota ASEAN kekurangan informasi yang efektif tentang epidemi, menciptakan ketidakpastian tentang kebijakan yang akan diadopsi oleh semua negara anggota ASEAN. Setelah WHO membuat rekomendasi untuk melacak semua orang yang didiagnosis COVID-19, mereka akhirnya dapat melakukan tindakan nasional dan melaporkan jumlah warga yang terinfeksi COVID-19. Singapura dan Malaysia melaporkan warganya terinfeksi COVID-19, disusul Thailand dan Filipina. Pada saat yang sama, Indonesia lambat mengonfirmasi kasus COVID-19 di antara warganya. 

Berbagai negara anggota ASEAN telah mengadopsi kebijakan yang berbeda, seperti menerapkan blokade regional atau melakukan social distancing dalam skala besar. 

Perbedaan dalam mitigasi COVID-19 juga terlihat jelas. Misalnya, di Indonesia dan Laos, mereka membentuk gugus tugas untuk menangani virus, sementara negara lain memilih untuk memobilisasi tentara dan mengembangkan kebijakan kepatuhan masyarakat (Djalante et al, 2020). 

Saat pandemi COVID-19 merebak, kebijakan yang diputuskan langsung oleh negara-negara anggota ASEAN adalah mendorong penutupan wilayah-wilayah yang menjadi kedaulatan nasionalnya, baik darat, laut, maupun udara. Ada beberapa kebijakan yang disebut lockdown yang bisa diterapkan secara luas atau bertahap, dan terbatas dalam menoleransi beberapa aktivitas penting masyarakat, seperti belanja kebutuhan pokok. 

Masyarakat khawatir kebijakan semi-isolasi penguncian dapat mempengaruhi implementasi regionalisme oleh ASEAN, yang menyatakan dirinya sebagai komunitas regional.

Para pemimpin negara-negara ASEAN memutuskan untuk membentuk dana regional untuk menangani pandemi COVID-19. Pembentukan dana darurat telah memastikan pasokan bahan baku dan peralatan di kawasan ASEAN. Pendanaan berasal dari realokasi dana yang tersedia dan dana yang ada. Dukungan dari ASEAN dan mitra ASEAN tingkat ketiga (ASEAN Plus Three) berkontribusi pada pendanaan ini. Pembiayaan ini juga disertai dengan komitmen untuk menghindari pengeluaran dana yang tidak perlu untuk pengangkutan barang, terutama bahan-bahan strategis untuk memerangi COVID19, seperti perawatan kesehatan dasar, makanan, dan perbekalan (Deklarasi ASEAN 2020). COVID-19 juga tampaknya menjadi ancaman keamanan non-tradisional dan dampaknya tidak terbatas pada masalah kesehatan. 

Terungkap juga bahwa setelah pecahnya epidemi, dilema keamanan baru muncul di kawasan selama periode pasca-Perang Dingin. Isu kedaulatan negara masih tetap ada dan tidak bisa dikatakan melemah, sehingga keberadaan dan peran diplomasi dalam mendorong pembentukan, perbaikan dan reorganisasi kerangka kerja sama ASEAN tetap sangat penting.

Setelah KTT ASEAN, ASEAN dapat menindaklanjuti empat hal. Pertama, epidemi menyebar dengan cepat di seluruh kawasan ASEAN dan di satu sisi merupakan wujud nyata dari konektivitas ASEAN sebagai suatu kawasan. Tidak hanya konektivitas komoditas, tetapi juga konektivitas masyarakat melalui destinasi seperti pekerjaan, transportasi, pendidikan, dan pariwisata. Untuk itu, negara-negara ASEAN harus menekankan transparansi dalam pemantauan perdagangan penduduk di antara anggotanya, terutama di antara negara-negara dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi. Misalnya, jika seorang warga negara Malaysia di Indonesia terbukti positif COVID-19, yang bersangkutan tidak boleh kembali ke Malaysia terlebih dahulu, tetapi akan menjalani perawatan di Indonesia hingga dinyatakan aman untuk kembali bepergian. Seperti yang kita ketahui bersama, kasus terkonfirmasi

pertama di Indonesia bermula saat pasien tersebut melakukan kontak dengan rekannya dari Malaysia yang diketahui terinfeksi setelah kembali ke Malaysia.

Kedua, mekanisme negosiasi sebagai salah satu nilai ASEAN juga terkait dengan penanganan COVID19 di tingkat regional. Artinya, ASEAN perlu memperkuat pertukaran informasi di antara negara-negara anggotanya tentang kebijakan yang akan diambil negaranya, baik itu penangguhan penerbangan atau peristiwa yang melarang partisipasi beberapa orang. Oleh karena itu, diseminasi data antar negara ASEAN sangat penting, karena tanpa dukungan data yang efektif dan terukur, mekanisme negosiasi tidak akan dapat berfungsi secara efektif.

Ketiga, Singapura dan Vietnam merupakan dua negara ASEAN yang berhasil melakukan mitigasi yang berhasil menurunkan jumlah kasus di negaranya. Singapura memiliki program pengujian skala besar dan pelacakan kontak yang ekstensif, dan penerapan pendekatan komunitas oleh Vietnam adalah dua pelajaran penting yang dapat dibagikan oleh ASEAN. 

Selain itu, mereka telah berhasil mengembangkan alat tes COVID19 lokal (The Jakarta Pos, 2020). Meskipun penyesuaian harus dilakukan sesuai dengan situasi virus di masing-masing negara, mengingat pentingnya pengujian komprehensif untuk deteksi dini penyebaran virus corona, kedua negara harus mendukung negara anggota ASEAN lainnya untuk mengembangkan pasokan kit. impor. Untuk negara-negara dengan populasi besar dan tersebar seperti Indonesia, deteksi skala besar, simultan dan instan jelas merupakan kebutuhan mendesak saat ini, sambil menghadapi masalah kekurangan peralatan di pasar dunia.

Keempat, pembentukan ASEAN COVID-19 Response Fund dan ASEAN Center for Infectious Diseases. Namun, belajar dari pengalaman ASEAN selama ini, pembentukan lembaga baru semacam itu seringkali tidak menyelesaikan masalah substantif negara-negara anggota. Efektivitasnya jelas tergantung pada masalah pendanaan dan keinginan masing-masing Negara Anggota. Namun, faktor ekonomi dan politik yang mempengaruhi hubungan antara negara anggota dan masyarakat seringkali menjadi tantangan bagi lembaga multilateral untuk menangani ancaman keamanan non-tradisional di kawasan (Hameiri & Jones, 2015).

REFERENSI

Lidya Cristian Sinaga (2020), ASEAN dan Solidaritas Regional Menghadapi Covid-19 http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1359-asean-dan-solidaritas-regional-menghadapi-covid-19

Parwanto (2020), Virus Corona (2019nCoV) untuk COVID19 https://jbiomedkes.org/index.php/jbk/article/download/117/62/
Yosinta Margaretha (2020), ASEAN Region Challenge and Cooperation against COVID19 http://psdr.lipi.go.id/newsandevents/opinions/tantangan-Kerjasama-regional-asean-dalam-Melawan-covid19.html

Ziyad Falahi & Poltak Partogi Nainggolan (2020), Regionalisme ASEAN Dalam Merespon Pandemi COVID-19 https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-629-213-20200707165558.pdf

Penulis : Agus Setiawan (Mahasiswa IISIP JAKARTA)