PBB mengukur  sejumlah indikator  sebagai acuan dalam pemeringkatan kemajuan e-government dan tingkat partisipasi. Survei terakhir tahun 2020 dilaksanakan di 193 negara (publicadministration.un.org).
Untuk indeks e-government (EGDI, E-government Development Index) yang diukur yaitu:
- OSI :Â Online Services Index;
- TII Â : Telecommunication Interconnection Index;
- HCI :Â Human Capacity Index.
Berdasarkan perbandingan relatif, Indonesia memperoleh skor 0,6612 dan peringkat 88. Posisi ini lebih rendah dibanding Vietnam, Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura. Negara  Asia yang skornya tertinggi yaitu Korea Selatan dengan nilai 0,9560 menempati  peringkat 2 di bawah Denmark.
Peringkat Indonesia saat ini lebih baik dari tahun 2018 pada posisi 107 dan tahun 2016, posisi 116. Begitu juga untuk peringkat partisipasi  yang sekarang di posisi 57; naik dari ranking 92 pada tahun 2018 dan 114 pada tahun 2016.
Angka partisipasi Indonesia  mencapai nilai 0,7500. Posisi ini berarti setara Jerman dan lebih baik dari Israel meskipun tetap masih tertinggal dibanding beberapa negara tetangga. Tiga negara peringkat teratas diduduki Estonia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat dengan skor sempurna, 1.
Adapun yang menjadi indikatornya yaitu:
- E-information;
- E-consultation;
- E-decision-making.
Ketiga framework di atas berkaitan dengan penyediaan informasi publik; pelibatan warga dalam pertimbangan kebijakan; dan pemberdayaan warga dalam merancang kebijakan, komponen pelayanan, beserta cara penyampaian.
Seiring dengan semakin menguatnya kecenderungan transparansi, efisiensi , dan partisipasi; tampaknya pencapaian Indonesia akan terus membaik. Tetapi hal itu juga berarti pemangkasan tenaga kepegawaian di sektor administrasi.
Dalam 6 tahun terakhir jumlah PNS sudah berkurang sekitar 500 ribu personil terutama karena pensiun dan pembatasan perekrutan. Jika mengacu data bahwa ada 1,7 juta PNS bidang administrasi maka potensi pengurangan akan terus terjadi.
Lantas bagaimana angkatan kerja generasi baru menyikapi hal ini?
Tentunya adaptasi yang perlu dilakukan oleh para peminat karier pegawai negeri. Jika dahulu cukup dengan skill mengoperasikan aplikasi office sudah bisa jadi PNS, sekarang sudah tidak berlaku.
